APJP Bidik Peningkatan Anggota untuk Genjot Efisiensi Logistik Nasional

Asosiasi Pengusaha Jalur Prioritas (APJP) memiliki target ambisius untuk meningkatkan jumlah anggotanya. Saat ini, APJP mencatat 140 perusahaan sebagai anggota, namun menargetkan penambahan hingga 1.400 perusahaan. Peningkatan keanggotaan ini bertujuan utama untuk memacu efisiensi sistem logistik di Indonesia.

Ketua Umum APJP, Bob Azam, menyatakan bahwa dari total 14.000 perusahaan yang aktif dalam perdagangan internasional di Indonesia, anggota APJP saat ini baru mencapai satu persen. Oleh karena itu, target peningkatan menjadi 10 persen atau 1.400 perusahaan dalam waktu dekat diharapkan membawa dampak langsung terhadap perbaikan logistik nasional.

Langkah strategis ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar dari pelaku usaha yang patuh. Lebih dari itu, peningkatan Efisiensi Logistik APJP juga akan mendorong perbaikan proses logistik secara menyeluruh, termasuk penurunan dwelling time atau waktu tunggu barang di pelabuhan.

Target Peningkatan Anggota dan Dampak Efisiensi Logistik APJP

APJP menetapkan target peningkatan jumlah anggota yang signifikan, dari 140 menjadi 1.400 perusahaan. Bob Azam menjelaskan bahwa para pelaku usaha yang tergabung dalam jalur prioritas adalah perusahaan yang telah taat aturan. Kepatuhan ini menjadi kunci dalam memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar dan mendorong perbaikan proses logistik di tanah air.

Saat ini, dwelling time nasional masih berada di kisaran tiga hari. Dengan bertambahnya jumlah anggota APJP, asosiasi ini menargetkan penurunan dwelling time secara signifikan, menjadi sekitar satu setengah hari, bahkan kurang di beberapa titik. Efisiensi Logistik APJP melalui penurunan dwelling time ini akan mempercepat pergerakan barang.

Perbaikan sistem logistik ini diyakini akan mendukung efisiensi biaya dan waktu bagi pelaku usaha. Selain itu, peningkatan Efisiensi Logistik APJP juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar global.

Usulan Kebijakan untuk Pendorong Ekonomi Nasional

Selain fokus pada peningkatan keanggotaan, APJP juga mengusulkan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan pembebasan kuota impor bagi pelaku usaha yang menjadi anggota jalur prioritas. Usulan ini diajukan sebagai upaya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut Bob Azam, pembebasan kuota impor bagi anggota jalur prioritas yang telah memenuhi standar kepatuhan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih adil. Kebijakan ini juga diharapkan menjadi insentif kuat bagi lebih banyak pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan mereka dan menjadi bagian dari sistem formal.

Langkah ini juga diyakini dapat menekan praktik shadow economy, yaitu kegiatan ekonomi yang tidak tercatat dan tidak dikenai pajak. Dengan mendorong kepatuhan dan formalisasi, pemerintah dapat memperluas basis pajak dan meningkatkan transparansi dalam perdagangan internasional.

Perhatian Khusus bagi Pengusaha Kecil dan Menengah

APJP turut menekankan pentingnya memberikan perhatian khusus terhadap pengusaha kecil dan menengah (UKM). Kelompok usaha ini seringkali belum memiliki kemampuan untuk melakukan impor langsung atau membangun sistem teknologi informasi yang canggih.

Bob Azam menggarisbawahi bahwa pembinaan bagi UKM sangat diperlukan. Tujuannya adalah agar kelompok usaha ini tidak terpinggirkan oleh perubahan kebijakan atau perkembangan sistem logistik yang semakin modern.

Dengan adanya pembinaan yang tepat, UKM diharapkan dapat beradaptasi dan tetap kompetitif. Dukungan ini krusial untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh sektor usaha.

Sumber: AntaraNews