BPMA: Realisasi TKDN Hulu Migas Aceh Lampaui Target Nasional 2025, Dorong Kemandirian Industri

Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) mengumumkan pencapaian signifikan dalam realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sektor hulu migas. Angka gabungan barang dan jasa mencapai 68,71 persen hingga saat ini. Capaian ini secara substansial melampaui target pemerintah nasional tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 59 persen.

Deputi Dukungan Bisnis BPMA, Edy Kurniawan, menyatakan bahwa ini menunjukkan tren positif. Hal tersebut terkait konsistensi industri hulu migas dalam memberdayakan kapasitas dalam negeri. Komitmen ini menjadi bukti nyata dukungan terhadap produk lokal.

Realisasi komitmen TKDN gabungan pengadaan barang dan jasa sektor hulu migas tersebut mencapai 116,46 persen dari target minimum nasional. Pencapaian ini setara dengan Rp390 miliar belanja barang dan jasa dalam negeri. Angka tersebut berasal dari total nilai kontrak Rp570 miliar.

Pencapaian realisasi TKDN sebesar 68,71 persen ini menegaskan peran vital industri hulu migas Aceh. Sektor ini berkontribusi besar dalam mendukung perekonomian nasional. Angka tersebut jauh di atas target 59 persen yang ditetapkan pemerintah.

Edy Kurniawan menambahkan, "Ini menunjukkan tren yang positif terkait konsistensi industri hulu migas dalam memberdayakan kapasitas dalam negeri." Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan program TKDN. Ini juga untuk memperkuat kemandirian industri nasional.

BPMA, bersama seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), memiliki komitmen kuat. Mereka mendukung industri lokal agar terlibat aktif dalam kegiatan proyek hulu migas. Upaya ini termasuk mendorong tumbuhnya pengusaha baru di sektor penunjang.

Kadiv Pengelolaan Aset dan Rantai Suplai BPMA, Iskandar Muda, menyampaikan optimisme tinggi. Pihaknya yakin pencapaian realisasi komitmen TKDN hulu migas dapat melampaui target. Outlook mencapai 64,55 persen hingga akhir tahun 2025.

Untuk mencapai target tersebut, BPMA terus melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh KKKS. Pengawasan ini memastikan penggunaan barang dan jasa dalam negeri. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pedoman tata kerja (PTK) BPMA sejak tahap perencanaan.

Iskandar Muda menjelaskan, "Kita melakukan monitoring terhadap capaian batasan minimal TKDN dalam daftar pengadaan dan pengawasan terhadap realisasi penggunaan barang/jasa produk dalam negeri." Ia juga meminta seluruh KKKS mengawasi penggunaan barang dan jasa dalam negeri. Pengawasan dilakukan dari tahap perencanaan hingga pekerjaan selesai.

Selain pengawasan, BPMA juga menyerukan kepada industri dalam negeri. Mereka diminta untuk mengoptimalkan fasilitas produksi yang ada. Peningkatan kapasitas produksi dan kualitas menjadi kunci utama.

Iskandar Muda menekankan pentingnya menjaga ketepatan waktu. Industri lokal juga harus menawarkan harga kompetitif. Ini guna meningkatkan efisiensi operasi hulu migas secara keseluruhan.

"Kita berharap produk dalam negeri semakin mampu bersaing di pasar global," ujar Iskandar Muda. Harapan ini sejalan dengan terciptanya peningkatan investasi. Tujuannya adalah menciptakan pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional. Hal ini akan terjadi dengan kehadiran industri hulu minyak dan gas bumi yang kuat.

Sumber: AntaraNews