Trivia: Sulbar Perkuat Literasi Digital Berbasis Budaya Lokal, Dorong QRIS dan Mobile Banking Pembayaran Pajak

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) secara aktif memperkuat kampanye literasi digital. Pendekatan yang digunakan kali ini adalah berbasis budaya lokal, sebuah strategi inovatif untuk meningkatkan pemanfaatan kanal digital.

Langkah ini bertujuan utama untuk mendorong penggunaan QRIS dan mobile banking dalam proses pembayaran pajak serta retribusi daerah. Inisiatif ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperida Sulbar, Muhammad Nur Dadjwi, dalam rapat koordinasi penting di Mamuju pada Sabtu, 30 Agustus lalu.

Rapat koordinasi tersebut melibatkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulbar. Kegiatan ini menjadi komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus memperluas digitalisasi keuangan di seluruh wilayah Sulbar.

Membangun Kepercayaan Melalui Literasi Digital Berbasis Budaya

Kampanye literasi digital berbasis budaya lokal menjadi salah satu strategi kunci yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pendekatan ini dipilih untuk mengatasi keterbatasan pemanfaatan kanal digital yang masih terjadi, khususnya dalam pembayaran pajak dan retribusi.

Muhammad Nur Dadjwi menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya tentang teknologi semata, melainkan juga tentang membangun kepercayaan dan kebiasaan baru di masyarakat. Pemerintah Sulbar berupaya menjadikan transaksi digital sebagai bagian tak terpisahkan dari gaya hidup masyarakat setempat, sehingga adopsi teknologi dapat berjalan secara alami dan berkelanjutan.

Selain kampanye berbasis budaya, strategi lain yang diterapkan untuk memperluas pemanfaatan kanal digital mencakup integrasi sistem digital antar-instansi. Optimalisasi kanal pembayaran non-tunai di sektor publik juga menjadi fokus utama, memastikan kemudahan dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sinergi Lintas Sektor untuk Ketahanan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi

Transformasi ekonomi daerah tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor yang kuat. Muhammad Nur Dadjwi menekankan pentingnya kolaborasi antara digitalisasi fiskal dan pengendalian inflasi agar keduanya dapat saling menopang dan menjawab tantangan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, pihak Bank Indonesia turut menyampaikan proyeksi inflasi Sulbar yang diperkirakan akan tetap berada di bawah 3,5 persen hingga akhir tahun. Meskipun demikian, beberapa komoditas seperti ikan laut dan telur ayam ras menjadi pemicu kenaikan harga, sementara tomat, cabai, dan beras justru memberikan efek penurunan harga.

Bank Indonesia juga menekankan perlunya pendekatan adaptif dalam menghadapi dinamika harga. Program jangka pendek difokuskan pada menjaga kelancaran distribusi dan memperkuat komunikasi publik agar masyarakat memahami kondisi pasar. Untuk jangka menengah, dorongan pencetakan sawah baru dan penguatan sistem pasokan lokal menjadi fondasi penting bagi ketahanan pangan daerah.

• Inflasi Sulbar diperkirakan tetap di bawah 3,5% hingga akhir tahun.
• Pemicu kenaikan harga: ikan laut dan telur ayam ras.
• Pemicu penurunan harga: tomat, cabai, dan beras.
• Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Sulbar menunjukkan capaian menggembirakan.

Capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Sulbar menunjukkan hasil yang menggembirakan. Ini menjadi indikator positif bahwa upaya digitalisasi yang dilakukan pemerintah daerah mulai membuahkan hasil. Bapperida Sulbar siap menjembatani kebijakan teknis dengan kebutuhan masyarakat, memastikan bahwa setiap langkah digitalisasi selaras dengan kepentingan dan kesejahteraan warga.

Sumber: AntaraNews