Banyak Pejabat Danantara dari Orang Politik, Skandal 1MDB Malaysia Bisa Terjadi di Indonesia?

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengkritik penunjukan pejabat Danantara dari kalangan elit partai politik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Achmad khawatir, pengangkatan tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang kuat dalam politik, berpotensi menciptakan tata kelola lembaga Danantara yang tidak transparan.

"Dengan pengangkatan tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang kuat dalam politik dan bisnis, ada kekhawatiran bahwa Danantara akan lebih melayani kepentingan elite tertentu daripada menjalankan mandatnya sebagai pengelola investasi nasional yang transparan dan akuntabel," ujar Achmad dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/2).

Menurutnya, kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Banyak dari petinggi yang dipilih memiliki hubungan erat dengan lingkaran kekuasaan.

"Hal ini bisa mengarah pada konflik kepentingan, terutama ketika keputusan investasi harus dibuat berdasarkan analisis bisnis murni, bukan pertimbangan politis," ucapnya.

Padahal, independensi adalah faktor kunci dalam konteks pengelolaan investasi negara. Independensi juga penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar demi kepentingan publik, bukan hanya untuk menguntungkan kelompok tertentu.

Risiko 1MDB di Indonesia

Achmad menilai risiko yang dihadapi Danantara bisa saja seperti skandal 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) yang mengguncang Malaysia. 1MDB didirikan oleh pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak sebagai badan investasi strategis yang bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi Malaysia.

Namun, dalam praktiknya, lembaga ini menjadi ajang korupsi besar-besaran, dengan miliaran dolar hilang karena disalahgunakan oleh elite politik di lingkaran pemerintah negeri Jiran.

"Kita bisa belajar dari skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang mengguncang Malaysia. Jika lembaga ini lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada regulasi yang ketat, maka skandal serupa bisa terjadi," ucapnya.

Untuk menghadapi tantangan ini, dia mendorong lembaga investasi seperti Danantara harus memiliki tata kelola yang kuat dan transparansi yang tinggi agar tetap bisa menarik kepercayaan investor domestik maupun internasional. Tanpa adanya transparansi, akuntabilitas, dan regulasi yang ketat, Danantara akan menjadi bom waktu yang menunggu untuk meledak.

"Oleh karena itu, perlu ada upaya serius dari berbagai pihak, termasuk DPR, masyarakat sipil, dan lembaga pengawas, untuk memastikan bahwa lembaga ini benar-benar berfungsi sesuai tujuannya dan tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan di masa depan," tandasnya.

Daftar Petinggi Danantara

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo buka suara terkait persoalan rangkap jabatan pejabat Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Salah satunya Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria yang sekaligus menjabat Chief Operating Officer (COO) Danantara.

Pria yang akrab disapa Tiko menyebut, jika persoalan rangkap jabatan pejabat tinggi Danantara akan dibahas lebih lanjut. Saat ini, pihaknya belum membahas persoalan rangkap jabatan tersebut.

"(Rangkap jabatan) itu nanti tanya belakangan aja, belum ada ini," ujar Tiko kepada awak media di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (24/2).

Terkait tugas Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara. Tiko bilang, Erick Thohir akan bertugas membantu kesiapan perusahaan BUMN masuk dalam ekosistem Danantara.

"Ya di undang-undang Menteri BUMN nanti harus membantu danantara, untuk men set-up (mempersiapkan) operasinya," tegasnya.

Harus Diisi Profesional Jangan Terafiliasi Politik

Sebelumnya, Kepala Center of Industry, Trade, and Investment dari Investment Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengingatkan jika Danantara harus diisi dari kalangan profesional, bukan politik.

"Kepala Badan serta Jajaran Direksi Danantara harus diisi oleh profesional yang tidak terlibat pada kepentingan politik praktis," ujarnya saat dikonfirmasi Merdeka.com di Jakarta, Senin (24/2)

Dia membeberkan sejumlah risiko yang terjadi jika pemerintah salah memilih Kepala Badan serta Jajaran Direksi Danantara. Risiko pertama ialah potensi kaburnya investasi asing dari pasar modal Indonesia.

Apalagi, tujuh perusahaan BUMN anggota Danantara memiliki pasar saham yang besar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut Andry, saham milik perusahaan bank BUMN paling rentan terdampak kebijakan Danantara.