Penghapusan Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Ternyata Sudah Mulai Diuji Coba

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan penghapusan kelas rawat inap saat ini masih tahap uji coba. Proses ini pun baru berjalan satu bulan karena baru mulai dilakukan pada September lalu.

"Uji coba baru di September," kata Ghufron saat ditemui di Kantor BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Rabu (19/10).

Ghufron menyebut proses uji coba tersebut akan berlangsung hingga akhir tahun. Sehingga evaluasi baru akan mulai dilakukan pada awal tahun 2023 nanti. "Waktu uji coba ya secukupnya. Nanti Desember atau Januari kita evaluasi," kata dia.

Ketika ditanya lebih detail terkait lokasi rumah sakit yang menjalankan uji coba tersebut, Ghufron enggan membeberkannya.

Diberitakan sebelumnya, pada Juli lalu Ghufron mengakui kebijakan penghapusan kelas 1-3 untuk peserta BPJS Kesehatan menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) belum jelas dan belum matang.

Secara target, kelas standar BPJS Kesehatan akan mulai diujicoba di 5 rumah sakit pada 2022 ini. Namun, dia masih bingung bagaimana itu kelak diimplementasikan. Termasuk soal urusan iuran bagi para peserta selama masa uji coba.

"Itu masih dalam perumusan, uji cobanya seperti apa. Karena dari sisi rumusan sendiri perlu dirumuskan, termasuk tujuan, definisinya seperti apa, kriterianya seperti apa, apakah fisik atau ada non-fisik," ungkapnya pasca sesi public expose di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Selasa (5/7).

Ghufron lantas mempertanyakan kesiapan non-fisik rumah sakit untuk menerapkan skema kelas standar BPJS Kesehatan. Semisal ketersediaan obat hingga tenaga medis. Itu semua di luar 12 kriteria fisik untuk kesiapan rumah sakit dalam implementasi KRIS seperti yang sudah disepakati.

"Ini kan masih belum begitu jelas. Apakah hanya fisik dari sisi ventilasi, penerangan, partisi, jarak, tempat tidur dan lain sebagainya," kata dia.

Jalankan Prinsip Ekuitas

Sebagai informasi, rencana penghapusan kelas rawat inap BPJS Kesehatan ini sebenarnya bertujuan untuk menjalankan prinsip ekuitas, yakni kesamaan dalam mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkan.

Artinya pelayanan kesehatan yang saat ini terbagi menjadi kelas 1, 2 dan 3 akan dihapuskan dan diganti dengan standarisasi yang sama. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Undang-undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Anggota DJSN, Asih Eka Putri menuturkan penerapan kelas standar rawat inap ini seharusnya sudah diimplementasikan sejak awal. Namun penerapannya tertunda hingga 8 tahun lamanya.

"Tujuan utamanya ini menjalankan UU SJSN yang tertunda 8 tahun, yakni penerapan prinsip ekuitas. Setiap peserta berhak mendapatkan pelayanan yang sama sesuai kebutuhan medisnya," kata Asih kepada merdeka.com, Jakarta, Kamis (9/6) lalu.

Asih menjelaskan, penerapan kelas standar rawat inap sudah ditetapkan sejak awal program BPJS Kesehatan. Namun, dalam penerapannya dibutuhkan masa transisi dari skema kelas berjenjang.

Sehingga diberikan waktu transisi pertama yakni pada tahun 2014-2019. Kemudian masa transisi diperpanjang lagi dari tahun 2019 hingga awal pandemi Covid-19. Kemudian terus diperpanjang sampai tahun 2022.