Tolak Rencana Kenaikan LPG 3 Kg, Pengusaha Warteg: Masa Kita Masak Pakai Kayu

Ketua Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara), Mukroni menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga LPG (elpiji) subsidi kemasan 3 Kilogram (Kg).

Mukroni menyatakan, LPG 3 kg sendiri bukan jenis barang substitusi untuk kegiatan memasak. Sehingga, kenaikan LPG dinilai amat memberatkan pelaku usaha warteg.

"Sebaiknya kenaikan LPG ditunda dulu. Gas itu barang yg susah disubstitusi, masa kita masak pakai kayu, listrik atau lainnya," ujarnya saat dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Rabu (6/4).

Selain itu, kenaikan LPG subsidi tersebut berpotensi membuat sektor usaha warteg mengalami gulung tikar. Mengingat, saat ini pelaku usaha warteg masih dibebani kenaikan sejumlah bahan pangan.

"Apalagi, omzet penjualan masih sepi," tekannya.

Untuk itu, Mukroni meminta pemerintah lebih peka dalam menyikapi persoalan yang terjadi dilapangan di tengah mahalnya harga sembako. Antara lain dengan membatalkan rencana melakukan penyesuaian harga LPG 3 Kg.

"Pemerintah jangan membuat rakyat kecil nangis dengan harga bahan pokok yang naik, apalagi naiknya LPG. kami bukan nangis air mata tapi bisa juga nangis darah," kerasnya mengakhiri.

Siap-Siap, Harga Pertalite dan LPG 3 Kg Ikut Naik Mulai Tengah Tahun

Sebelumnya, Pemerintah mengungkapkan rencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan LPG kemasan 3 kilogram secara bertahap pada periode Maret hingga Juli. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

"Over all, yang akan terjadi itu Pertamax, Pertalite, gas yang 3 kilogram itu bertahap. Jadi 1 April, nanti Juli, nanti September itu bertahap (naiknya) dilakukan oleh pemerintah," ujarnya saat meninjau Proyek LRT di Depo LRT Jabodebek Bekasi, Jumat (1/4).

Menko Luhut menyebut, kebijakan penyesuaian harga itu imbas dari kenaikan sejumlah komoditas. Menurutnya, rencana tersebut mengemuka dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

"Semua efisiensi kita lakukan. Kita akan mendorong perintah Presiden kemarin dalam rapat pemakaian mobil listrik tempatnya Pak Budi Karya (Menhub)," tegasnya.