Menteri Sri Mulyani Waspadai Kebocoran dalam Penerapan Tarif Karbon

Pemerintah saat ini tengah meramu mekanisme pasar karbon dalam rangka penanganan perubahan iklim. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, karbon market saat ini sudah berlaku di beberapa negara dunia. Namun, penetapan tarifnya masih mencapai kesepakatan bersama. Mengingat pasar karbon bersifat global, tidak bisa dilakukan pembatasan berdasarkan teritorial.

"Karbon market ini tidak bisa hanya Indonesia, jadi kalau bicara karbon market ini global tapi dunia belum mencapai kesepakatan ini," kata Menteri Sri Mulyani dalam Orasi Ilmiah FEB UI, Jakarta, Jumat (25/3) malam.

Tiap negara telah menetapkan harga karbon kredit yang berbeda. Di Kanada misalnya harga karbon kredit sudah mencapai USD 40 per ton karbon dioksida ekuivalen (tCO2e). Sementara, Eropa menerapkan tarif karbon selayaknya harga saham, sehingga tarifnya naik turun. Pernah di level USD 20 per (tCO2e) kemudian turun menjadi USD 5 dan naik lagi di level USD 20.

Sementara itu, negara berkembang lainnya juga mengambil peran dalam pasar karbon. Seperti yang dilakukan Indonesia menjual karbon kredit Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau sekitar USD 2 per (tCO2e). Singapura pun juga mulai merambah ke pasar karbon dengan memasang tarif Rp 56,88 per kilogram CO2e atau setara USD 3,71 per ton C02e.

Perbedaan harga karbon yang jauh ini menjadi faktor utama belum tercapainya kesepakatan global. Rendahnya harga karbon tersebut dikhawatirkan menimbulkan arbitrase atau kebocoran. Sebab, bukan tidak mungkin perusahaan penghasil emisi berpindah membeli karbon di negara-negara berkembang yang harganya lebih murah.

"Maka akan terjadi arbitrase atau kebocoran," kata Menteri Sri Mulyani.

Bendahara negara ini pun mengakui menangani perubahan iklim menjadi isu yang paling menantang. Desain dan program perubahan iklim melibatkan banyak pihak dari dalam dan luar negeri.

"Ini tantangan luar biasa dalam desain dan program perubahan iklim karena masalahnya sama , karbonnya sama tapi secara teoritis beda dan negara-negara belum sama dalam kebijakan penggunaan marketnya," kata dia.

Meski begitu, Menteri Sri Mulyani memastikan pemerintah akan menjaga Indonesia dengan menyiapkan kerangka kebijakan. Harga karbon yang terlalu murah juga berpotensi diklaim perusahaan besar yang memborong karbon kredit Indonesia. Sehingga akan menimbulkan perdebatan baru mengenai upaya yang dilakukan Indonesia dalam memenuhi Paris Agreement.

"Kalau harga terlalu murah juga nanti karbon akan dibeli dan diklaim milik mereka. Kebijakan ini kelihatan bagus tapi bisa mengurangi komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon. Nanti karbon Indonesia diklaim (semua)," katanya.

Masalah tarif karbon kredit ini, kata Menteri Sri Mulyani, harus segera mencapai kesepakatan bersama. Agar, penanganan perubahan iklim bisa segera dioptimalkan sebelum bumi semakin menghangat dan dampaknya akan lebih besar bagi manusia di muka bumi.

"Kalau semua negara tetap keukeuh tidak mau, ini akan memperburuk keadaan dan dampaknya ke semua dunia. Jadi ini kompleksitas isu global namun dari sisi pengambilan keputusan tetap diambil secara nasional (oleh masing-masing negara)," kata dia mengakhiri.