Presiden Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Akan Lebih Rendah dari Kuartal II

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2021 akan lebih rendah dibanding kuartal II. Di mana, pertumbuhan ekonomi kuartal II berhasil mencapai 7,07 persen.

"Kita tahu kemarin kuartal II, kita berada di angka 7,07 persen. Dan inflasi berada di angka 1,5 persen. Yang kita harapkan ini juga bisa berlanjut di kuartal yang ke-III. Meskipun kita pastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal III akan lebih rendah dari kuartal yang ke-II," kata Presiden Jokowi saat saat memberikan sambutan dalam acara Sarasehan 100 ekonom dalam saluran Youtube INDEF, Kamis(26/8).

Presiden Jokowi meminta agar seluruh pihak tetap menjaga gas dan rem. Sebab, hal tersebut akan mempengaruhi keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi yang baik.

"Artinya covidnya tahap demi tahap bisa kita turunkan, bisa kita kurangi. Sehingga ekonomi tahap demi tahap bisa kembali pulih ke arah normal atau lebih baik lagi," ungkapnya.

Sebagai informasi, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membocorkan dua kontribusi utama pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia positif di kuartal II-2021 sebesar 7,07 persen year on year (YoY). Yakni berasal dari perbaikan kinerja sektor konsumsi dan investasi.

"Kontribusi pertumbuhan (ekonomi nasional) tersebut terjadi pada dua hal yang paling besar, yaitu dari konsumsi dan investasi. Konsumsi tumbuh 5,6 persen dan Investasi hampir 8 persen," ungkapnya dalam acara Indonesia Investment Webinar Series 2021.

Ekonomi Kuartal III Diprediksi Tumbuh Negatif Jika PPKM Terus Diperpanjang

Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira mengatakan, jika PPKM terus diperpanjang, maka skenario terburuknya diprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2021 akan tumbuh negatif.

"Skenario terburuknya pada kuartal ke III Indonesia bisa masuk kembali dalam fase resesi atau pertumbuhan negatif. Ini dengan asumsi PPKM level 3 dan 4 di beberapa daerah sampai September masih berlangsung," kata Bhima kepada Liputan6.com, Senin (23/8).

Bhima menilai pelonggaran pusat perbelanjaan dengan syarat vaksin tentu bukan jalan keluar bagi macetnya sektor retail. Antara pengunjung yang datang dan biaya operasional penyewa tenant tidak sebanding, yang membuat sebagian penyewa terpaksa masih menutup tokonya.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar Pemerintah jangan terlalu lama memperpanjang PPKM. Jika terus diperpanjang maka Pemerintah harus siap menerima konsekuensi memberikan anggaran tambahan untuk perlindungan sosial.

"Saya sarankan pemerintah jangan terlalu lama perpanjang PPKM, harusnya dengan waktu yang ada kasus harian covid-19 bisa turun signifikan. Kalau perpanjangan PPKM nya ditambah maka konsekuensinya pemerintah harus berikan anggaran tambahan untuk perlindungan sosial maupun stimulus kepada pelaku usaha terdampak," jelasnya.

Dia menjelaskan, dengan anggaran perlindungan social saat ini yang mencapai Rp 187 triliun yang setara 1,1 persen PDB jelas sangat rendah. Minimum 3-4 persen dari PDB khusus untuk anggaran perlindungan sosial, tentu secara paralel tingkat serapan dan akurasi data penerima nya juga diperbaiki.

Selain itu, perpanjangan PPKM dinilai membuat sektor usaha semakin terpuruk dengan jumlah perusahaan yang mengajukan penundaan pembayaran kewajiban utang meningkat dan yang pailit juga melonjak.

"Perusahaan kalau melihat omset turun sementara sudah tidak ada lagi yang bisa di efisienkan maka opsi nya cuma mem PHK karyawan atau mengajukan proses pailit. Kondisi dipersulit dengan relaksasi kredit yang tidak bisa terus menerus diberikan kepada para debitur," ujarnya.

Dampak perpanjangan PPKM juga berimbas pada menurunnya daya beli. Sebelum adanya PPKM kepercayaan masyarakat untuk berbelanja naik cukup tajam, ditunjukkan oleh indeks keyakinan konsumen di atas 107,4.

"Saat PPKM berjalan, IKK langsung turun drastis ke 80. Ini artinya masyarakat pesimis terhadap pemulihan ekonomi khususnya pada makin terbatasnya kesempatan kerja. Pendapatan masyarakat yang turun tajam akibatnya adalah orang miskin terus bertambah," pungkasnya.