Pembangunan Pabrik Nestle di KEK Batang Tarik Investasi Baru ke Jawa Tengah

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan, dengan dibangunnya pabrik baru Nestle Indonesia di Batang Jawa Tengah, diyakini provinsi Jawa Tengah akan menjadi salah satu provinsi tujuan investasi.

"Saya apresiasi kepada PT Nestle di era covid-19 sekalipun belum selesai tetapi animo untuk melakukan ekspansi bahkan membangun pabrik baru terus dilakukan. Khusus untuk di kabupaten di provinsi Jawa Tengah, saya punya keyakinan besar bahwa Jawa Tengah akan menjadi satu provinsi tujuan investasi," kata Bahlil dalam acara Peletakan Batu Pertama Pabrik Nestle Bandaraya & Peresmian Perluasan Pabrik PT Nestle Indonesia, di Batang, Kamis (20/5)

Bahlil menilai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi Jawa Tengah ramah terhadap investor. Disamping itu, kini Pemerintah telah mempermudah perizinan investasi, tanah di Jawa Tengah juga masih murah, dan UMR nya pun kompetitif.

"Etos kerja juga baik karena itu tugas kami untuk bagaimana mengkampanyekan terus agar calon investor bisa datang ke Jawa Tengah khususnya Kabupaten Batang," ujarnya.

Oleh karena itu, Bahlil sangat mengapresiasi Nestle Indonesia yang terus melakukan investasi. Bukan hanya soal investasinya saja yang diapresiasi, melainkan sistem bisnis yang dikelola Nestle itu melibatkan masyarakat setempat dengan peternak-peternak di desa-desa, yang kemudian hasil ternaknya dijadikan bahan baku oleh Nestle.

"Satu hari perputaran duit yang bisa rakyat terima dari hasil pembelian susu itu Rp 4,5 miliar, kali 30 (hari) itu kurang lebih sekitar Rp 150 miliar per bulan akan dana berputar di Jawa Tengah khususnya di kabupaten Batang," katanya.

Itulah yang disebut sebagai investasi yang didalamnya menciptakan pekerjaan bagi masyarakat Batang. Maka dari itu, Bahlil meminta kepada Bupati Batang agar masyarakatnya diberikan pelatihan dan pendampingan yang baik agar hasil ternaknya bisa mempunyai kualitas yang mumpuni, sehingga nilai jualnya pun bagus.

"Dalam konteks itu saya pikir bahwa sudah saatnya kita pemerintah baik Pemerintah Kabupaten provinsi dan pusat bergandengan tangan dengan investor dengan pelaku usaha. Kenapa saya katakan sudah saatnya? Hari ini negara membutuhkan 16 juta lapangan pekerjaan, 7 juta existing, 2,9 juta angkatan kerja per tahun dan yang kena PHK akibat pandemi covid-19 itu kurang lebih sekitar 6 juta," jelasnya.

Menurutnya, tidak mungkin yang 16 juta orang pengangguran ini direkrut oleh Pemerintah melalui PNS/Polisi/Tentara. Biasanya lowongan untuk kategori tersebut paling tinggi 800.000 lowongan, berarti ada 15,2 juta yang harus disiapkan lapangan pekerjaan untuk rakyat.

"Siapakah yang akan menyiapkan itu yaitu dunia usaha lewat investasi, ini adalah tanggung jawab kita semua untuk kita dorong," pungkasnya.

Investasi Tanpa Amplop

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan dibangunnya pabrik baru Nestle Indonesia di Batang Jawa Tengah membuktikan kepercayaan dunia terhadap investasi di Indonesia meningkat.

"Nestle hari ini telah membuktikan perannya dalam mewujudkan tersebut, saya juga ucapkan terima kasih kepada wakil dubes bahwa dalam sejarah Indonesia pasca reformasi belum pernah Swiss itu menjadi negara foreign direct investment nomor 5 di Indonesia," kata Bahlil dalam acara Peletakan Batu Pertama Pabrik Nestle Bandaraya & Peresmian Perluasan Pabrik PT Nestle Indonesia, di Batang, Kamis (20/5).

Tapi di kuartal pertama tahun 2021 ini, investasi-investasi sudah mulai masuk ke Indonesia, salah satunya Nestle yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan pabrik baru di Batang dan perluasan pabrik-pabriknya di Indonesia dengan nilai investasi mencapai USD 220 juta atau Rp 3,1 triliun.

"Semoga ini menjadi angin segar. Ini artinya apa? ada kepercayaan dari dunia internasional kepada negara kita, apalagi kita sekarang telah melakukan reformasi secara besar-besaran dalam rangka bagaimana memudahkan para pelaku pelaku usaha para investor di negara kita," ungkapnya.

Bahlil menjelaskan, Indonesia sekarang sudah melakukan perubahan besar-besaran dalam proses penanganan bagi dunia usaha. Misalnya dalam hal perizinan tidak persulit lagi, termasuk untuk Nestle yang saat ini sedang BKPM urus terkait izin pembangunannya.

"Nestle ini satu perusahaan contoh yang tim BKPM mengurus tidak lama, tidak pakai duit-duit, tidak pakai amplop-amplop, kita sudah harus berubah. Ini adalah yang dimaksudkan oleh Presiden untuk bagaimana mengarah kepada transparansi," jelasnya.

Menurutnya sesuai dengan arahan Presiden kepada semua pihak, khususnya pada pemerintah jangan menahan izin pelaku usaha. Jika menahan izin, maka sama dengan menahan lapangan pekerjaan, menahan izin itu sama dengan menahan laju pertumbuhan ekonomi dan menahan izin itu sama dengan menahan pendapatan daerah maupun pendapatan negara.

"Kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional kita 60 persen dari sektor konsumsi dan 30 persen itu dari sektor investasi. Tetapi kalau pertumbuhan ekonomi kita akan tinggi di atas 5 persen, maka yang bisa digenjot adalah investasi," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6