Anggota Komisi II DPR Soroti Kerahasiaan Data Sertifikat Tanah Elektronik

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, mengingatkan pemerintah harus jamin keamanan dan kerahasiaan dalam implementasi program Sertifikat Tanah elektronik.Menurutnya, saat ini masih banyak kejahatan siber yang belum terkendali secara optimal.

"Pemerintah juga harus bertanggung jawab penuh terhadap jaminan keamanan dan kerahasiaan Dokumen Elektronik berupa data pemegang hak, data fisik dan data yuridis bidang tanah masyarakat," kata Mardani kepada Liputan6.com, Kamis (4/2).

Dia menambahkan, isu-isu 'kebocoran' data pribadi masyarakat kepada pihak asing juga sedang berkembang akhir-akhir ini. Mardani mengusulkan, akan lebih baik jika terhubung langsung dengan NIK dengan hak akses yang terbatas. Sekaligus bentuk mewujudkan sentralisasi data raya.

"Kerja sama lintas lembaga juga perlu dilakukan untuk menunjukkan konsep pak Jokowi 'tidak ada visi menteri' yang kerap ditekankan," katanya.

Kemudian, hal yang tidak kalah penting lainnya yakni seluruh kebijakan digitalisasi pertanahan yang dicanangkan oleh pemerintah perlu didukung dengan jumlah dan kompetensi SDM. Selain itu, perlunya pengembangan teknologi informasi BPN di daerah yang memadai, dan tentu saja memerlukan anggaran yang cukup besar.

Namun, Mardani mengakui memang secara prinsip kebijakan ini merupakan upaya peningkatan pelayanan publik dan meminimalisasi kasus-kasus pertanahan di Indonesia.

"Namun pemerintah perlu menjelaskan kepada publik seperti apa bentuk dokumen dan mekanisme penyelenggaraan Sertifikat Elektronik ini," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6