Pemerintah Diminta Gandeng Pengusaha Susun Kebijakan Impor Sampah

Anggota Komisi IV DPR RI, T.A Khalid, mengusulkan agar ada duduk bersama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan perusahaan importir sampah dalam proses pembuatan regulasi. Sehingga regulasi yang diberlakukan ini bisa dipahami dengan jelas bagi seluruh dunia usaha.

"Saya hanya sedikit mendengar apa yang disampaikan temen-temen pengusaha. Regulasi yang membuat kebingungan. Jadi saya pikir perlu duduk bersama dengan KLHK," tegasnya saat menggelar rapat dengan sejumlah perusahaan importir sampah di Komplek Parlemen, Rabu (15/7).

Khalid mengatakan, berdasarkan pendalaman yang dilakukan dirinya dengan sejumlah perusahaan importir sampah, diketahui pelaku usaha di sektor itu kurang begitu memahami regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Imbasnya banyak sekali ditemukan pelanggaran.

Maka dari itu, menurutnya, sangat sulit bagi negara untuk bisa menegakkan aturan hukum jika regulasi yang diterapkan itu bisa multitafsir. Maka, regulasi ini harus dipahami secara bersama agar tidak ada perbedaan penafsiran atas hukum.

"Karena tak mungkin kita bisa menegakkan aturan yang konkret disaat regulasi mengambang," jelasnya.

Oleh karenanya, dia mengaku khawatir apabila regulasi yang ditetapkan itu sengaja dibuat mengambang agar penegakan hukum tidak menjadi tegak lurus. Celah ini memungkinkan terjadinya permainan-permainan bisnis. Untuk itu, Pemerintah perlu untuk menjamin adanya kepastian hukum agar tidak ada celah untuk para pelanggar hukum.

"Kita perlu memanggil kementerian terkait agar republik ini punya regulasi yang jelas dan konkret. Karena bagaimanapun saat hukum tak jadi panglima maka jangan berharap penegakan hukum itu lurus, atau mungkin ada permainan yang sengaja dibuat agar peraturan tentang impor limbah ini mengambang sehingga bisa terjadi permainan," pungkasnya.