Indef Minta Jokowi Hentikan Program Prakerja Sebab Anggaran Terbatas

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Perpres yang diteken 7 Juli ini merupakan perubahan atau revisi dari Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Namun, Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati meminta agar program Kartu Prakerja dihentikan secara total. Menurut dia hal Ini dikarenakan mulai terbatasnya dana yang tersedia di kas pemerintah.

"Terbaiknya di hentikan. Karena, pertama mempunyai keterbatasan anggaran yang berimbas pada efektivitas program," jelas dia saat dihubungi Merdeka.com, Senin (13/7).

Enny menjelaskan, alangkah lebih elok bila dana dari program Kartu Prakerja disalurkan melalui bansos yang telah ada. Mengingat anggaran untuk program bantuan sosial yang ada masih belum bisa menjangkau lebih luas masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Pun, meski regulasi program Kartu Prakerja telah diperbaharui, namun tak menjamin manfaat lebih yang diperoleh peserta program ini. Sebab, program pelatihan dianggap tidak efektif untuk diberikan terhadap masyarakat yang tengah dihadapkan pada kondisi sulit.

Mengingat saat ini masyarakat lebih membutuhkan bantuan langsung tunai untuk menyambung hidup atau sekadar membuka usaha kecil. Selain itu, uang juga lebih mudah digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah legowo untuk menghentikan pelaksanaan program Kartu Prakerja dalam waktu dekat. Hal itu dikarenakan tingkat urgensi program ini belum dibutuhkan saat pandemi masih berlangsung.

"Jadi, program ini masih ambigu. Apakah program ranah pemulihan ekonomi atau sosial safety net, ya?," imbuh dia.