Mengukur Efektivitas Stimulus Ekonomi Lawan Virus Corona dan Bahaya Lockdown

Pemerintah disarankan agar tidak terburu buru lockdown Jakarta. Dampak ke ekonomi bisa berbahaya, karena arus barang yang masuk terganggu. Jakarta mengandalkan sebagian besar bahan pangan dari luar daerah.

Rita
Oleh Rita - Reporter
Mengukur Efektivitas Stimulus Ekonomi Lawan Virus Corona dan Bahaya Lockdown
pertumbuhan ekonomi. ©2019 Merdeka.com/Imam Buhori

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara menilai paket stimulus II yang baru dikeluarkan pemerintah tidak efektif mempertahankan ekonomi di tengah wabah virus corona. Oleh karena itu, dia juga mengusulkan agar pemerintah tidak buru-buru melakukan lockdown.

“Tidak efektif, ada beberapa catatan soal itu, yakni terkait dengan PPh 21 yang hanya diberikan ke sektor industri manufaktur selama 6 bulan. Padahal tidak hanya industri yang terkena dampak corona tapi juga sektor lain seperti pariwisata, perdagangan, logistik, hingga pertanian,” kata Bhima dalam jawaban tertulisnya kepada Liputan6.com, Senin (16/3).

Dia kemudian mempertanyakan alasan pemerintah hanya memberikan stimulus untuk pekerja industri saja. Menurut Bhima, sebaiknya pemerintah merevisi lagi bonus PPh 21 itu, dan diberikan ke semua sektor terdampak, meskipun hanya berlaku 3 bulan, “itu jauh lebih efektif,” ujarnya.

Kemudahan mengenai insentif pajak-bea masuk impor. Dia menilai hal ini cukup menimbulkan problematik, ketika pasokan bahan baku impornya terganggu corona, seharusnya pemerintah mendorong substitusi bahan baku domestik, yang didorong itu produsen domestiknya bukan bahan baku impor dipermudah.

Dia menyarankan agar Jakarta tidak terburu buru lockdown. Dampak ke ekonomi bisa berbahaya, karena arus barang yang masuk terganggu. Jakarta mengandalkan sebagian besar bahan pangan dari luar daerah. Sementara Jakarta menyumbang 20 persen total inflasi nasional. Jika barang susah masuk, terjadi kelangkaan pastinya inflasi nasional akan tembus di atas 4 persen - 6 persen. "Yang rugi adalah masyarakat sendiri."

Selain itu, Bhima menyarankan agar pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan untuk melakukan lockdown karena 70 persen uang juga berputar di Jakarta, seperti ada bursa efek, ada bank sentral.

"Terlalu beresiko kalau kita mengambil langkah lockdown. Ini akan memicu kepanikan di pasar keuangan. Maklum 38 persen surat utang dipegang oleh asing. Kalau serempak keluar karena panik tentunya. Indonesia bisa krisis karena lockdown di Jakarta, ungkapnya.

Bahkan, negara China tidak melakukan lockdown keseluruhan, hanya di episentrum wabah corona yakni di provinsi Hubei. Apakah Shanghai dan Beijing di lockdown juga? Setahu saya tidak. Apalagi ekonomi Indonesia secara struktur tidak sekuat China, tentu cukup berbahaya kalau sekedar ikut ikutan China, ujarnya.

Menurutnya, langkah yang lebih bijak adalah Singapura, bukan dengan lockdown tapi membatasi aktivitas warga lansia, karena ini yang paling rentan terinfeksi virus corona.

Acara yang melibatkan orang banyak ditunda dulu meskipun acara keagamaan. Jadi clear tidak perlu lockdown, dan penyebaran corona bisa dicegah dengan strategi yang tepat sasaran, pungkasnya.

Rekomendasi