Politisi PKS: Pemindahan Ibu Kota Harus Pertimbangkan Anggaran dan Waktu yang Lama

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti kebijakan pemindahan ibu kota yang dicanangkan oleh pemerintah. Pemindahan ibu kota saat ini belum masuk program prioritas saat ini.

"F-PKS memandang kebijakan pemindahan ibukota bukan menjadi prioritas untuk menjawab permasalahan-permasalahan strategis nasional," kata Politisi PKS, Andi Akmal Pasluddin, dalam Rapat Paripurna, di DPR RI, Jakarta, Kamis (22/8).

Pemindahan ibu kota, lanjut dia perlu mempertimbangkan kebutuhan anggaran yang besar. Juga proses pembangunan yang tentu memakan banyak waktu.

"Dan kepentingan strategis sebagai bangsa. Kebijakan ini membutuhkan konsesus nasional mengingat kebijakan ini bukan hanya untuk kepentingan pemerintah saat ini karena akan melibatkan pemerintah selanjutnya," ungkapnya.

"Jika terjadi perubahan orientasi pada dari pemerintahan 5 tahunan maka investasi yang besar tersebut terancam mangkrak dan gagal," imbuhnya.

Selain itu, menilik konteks kepentingan pembangunan bangsa dengan perkembangan era teknologi baru, maka pemindahan ibukota yang bersifat fisik menjadi tidak relevan.

"Kebutuhan dana yang begitu besar lebih baik digunakan untuk Investasi pembangunan teknologi dan Infrastruktur sains untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat serta menjawab permasalahan permasalahan fundamental bangsa," tegasnya.