Pemerintah memberi sinyal akan melarang produk-produk asal Uni Eropa. Rencana ini merupakan imbas dari kampanye negatif terhadap kelapa sawit asal Indonesia oleh Uni Eropa.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan dalam briefing terkait 'Diskriminasi Uni Eropa terhadap Kelapa Sawit'. Dalam acara ini turut hadir perwakilan dari Uni Eropa.
Hal itu, bisa saja berpengaruh terhadap kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa. Namun, mantan Menko Polhukam ini menegaskan bahwa kepentingan nasional, terutama petani sawit dan UKM yang terimbas kampanye hitam tetap lebih penting.
"Kita harus punya pilihan hidup ini. Jadi kita juga harus tegas. Kita tidak mau didikte. Jadi orang suka bilang, seolah-olah presiden mau diatur. Sama sekali tidak pernah bisa diatur. National interest kita itu di atas segala-galanya," kata dia, saat ditemui, di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3).
Menurut dia, rencana memboikot produk-produk Uni Eropa tersebut merupakan respon keras Indonesia terhadap kebijakan Uni Eropa. "Banyak macam-macam, kita juga banyak macam-macam. Nanti kita akan pertimbangkan semuanya. Saya udah sebutkan beberapa kan," ungkapnya.
Menko Luhut mengatakan bahwa saat ini Indonesia pun telah menggunakan cukup banyak produk impor dan bekerja sama dengan negara-negara Eropa. Kampanye negatif terhadap sawit, bisa berdampak ke kerjasama, termasuk kerja sama perdagangan Indonesia-Uni Eropa.
"Jadi teman-teman dari uni Eropa saya mohon Anda untuk mengerti mengenai posisi ini. Dan kalau kita sampai pada begini, ya banyak juga produk Eropa yang saya kira. Kami impor begitu banyak bus Skania, kami lagi negosiasi kereta api dari Polandia. Kami juga menggunakan pesawat-pesawat terbang (dari Eropa) banyak sekali," tegas Menko Luhut.
Meskipun demikian, kata dia, rencana tersebut masih dikaji, sambil melihat perkembangan ke depan. Namun, Indonesia tidak main-main dengan rencana tersebut. "Kita lihat nanti gerak majunya bagaimana. Kalau kau tidak boleh kelapa sawit, mati rakyat kita. Masa kita biarkan," ujar Menko Luhut.