Pemerintah hingga LSM serang SBY soal 100 juta warga Indonesia miskin

Badan Pusat Statistik merilis kemiskinan Indonesia pada Maret 2019 mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), Angka ini berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen).

Meski demikian, beberapa tokoh pun berasumsi kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Salah satunya mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyatakan masih ada 100 juta orang miskin di Indonesia.

Melalui akun Twitter resminya, SBY memberikan klarifikasi. Dia menjelaskan, angka kemiskinan harus dilihat dengan 'The Bottom 40%'. Menurutnya, istilah tersebut digunakan oleh World Bank Group, yaitu 40 persen penduduk golongan bawah di masing-masing negara. Di negara berkembang yang income perkapitanya belum tinggi, mereka termasuk kaum sangat miskin, kaum miskin dan di atas miskin alias near poor.

"Banyak yang salah mengerti arti the bottom 40%, kemudian langsung berikan sanggahan, tak benar jumlah penduduk miskin 100 juta orang," tulis SBY melalui @SBYudhoyono, dikutip merdeka.com, Rabu (1/8).

Dia menambahkan, kelompok inilah yang mesti dibebaskan dari kemiskinan dan ditingkatkan taraf hidupnya dengan meningkatkan pendapatan atau income mereka.

"Kelompok ini sangat rawan dan mudah terdampak, jika ada kemerosotan ekonomi, terutama jika ada kenaikan harga, termasuk sembako. Dengan melemahnya ekonomi, the bottom 40% alami persoalan. Ini saya ketahui dari hasil survei & dialog saya dengan ribuan rakyat di puluhan kabupaten/kota," jelas SBY.

Anggapan ini pun dikomentari oleh Ketua BPS Suhariyanto. Dia mempertanyakan terkait metode pengumpulan data dan perhitungan yang digunakan hingga memunculkan pernyataan demikian.

"Sekarang kalau kita menghitung, metodenya itu kan harus baku ya. Saya bisa saja bilang penduduk miskin 5 persen. Lho, dari siapa? Ngikutin gua kan gitu. Atau saya bilang penduduk miskin Indonesia 50 persen, dari mana? ya pokoknya ngikutin gua saja. Kan enggak bisa gitu," kata dia.

Kecuk menjelaskan metode yang selama ini dipakai BPS sudah baku dan sesuai dengan standar internasional. Metode itu sudah dikaji serta digunakan di semua negara. "Kayak BPS tadi saya bilang kita bukan BPS yang bikin metodenya tapi mengacu pada handbook of poverty and quality yang dibuat oleh lembaga internasional. diterapkan di negara lain enggak? diterapkan," jelasnya.

"Kalau kita ikuti pendapat pribadi yang standar metodologinya nggak jelas ya gimana. Semua orang kan bisa ngomong versinya masing-masing. Kalau saya sih nggak pernah khawatir, selama metodologi itu sah banyak digunakan di banyak negara dan comparable itu yang paling penting bagi saya," tuturnya.

Tak hanya BPS, Kementerian Keuangan pun mempertanyakan data penghitungan dari SBY. Klik selanjutnya.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan RI, Nurfransa Wira Sakti mengatakan untuk penghitungan poverty line, Bank Dunia tidak menggunakan nilai tukar kurs dolar sebagaimana yang dipakai dalam kurs sehari-hari.

"Dalam penghitungan tersebut disampaikan bahwa kursnya 13.300 rupiah, sedangkan Bank Dunia dalam penghitungannya menggunakan nilai tukar sebesar 5.639 rupiah untuk tahun 2018 ini. Nilai tukar ini berbeda karena memperhatikan Purchasing Power Parity (PPP). Nilai tukar PPP didapat dengan memperbandingkan berapa banyak yang diperlukan untuk membeli sekaranjang barang dan jasa yang sama di masing masing negara," kata Nurfransa, Rabu (1/8).

Dia memaparkan, di Indonesia disebut katogori garis kemiskinan 1,9 dolar PPP untuk tahun 2018 setara dengan 321.432 rupiah per kapita per bulan dan ini berarti 1, 9 PPP angka kemiskinan untuk Indonesia adalah 4,6 persen dan jumlah orang yang di bawah garis kemiskinan adalah sekitar 12.15 juta jiwa.

"Sedangkan angka kemiskinan nasional Indonesia yang baru dikeluarkan BPS menunjukkan angka 9,82 persen dengan jumlah orang miskin sebesar 25,95 juta jiwa," imbuh Nurfransa.

Jadi, menurutnya jumlah orang miskin berdasarkan 1,9 dolar PPP jauh lebih kecil dari 100 juta dan bahkan jauh lebih kecil dari jumlah orang miskin berdasarkan garis kemiskinan nasional yang dikeluarkan BPS.

"Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan PPP dan garis kemiskinan nasional masing masing negara untuk dua tujuan yang berbeda. Garis kemiskinan PPP digunakan untuk memonitor sampai sejauh mana dunia secara keseluruhan pada jalur yang tepat (on track) dalam menangggulangi kemiskinan ekstrem."

Sementara, imbuh Nurfransa, dalam melihat permasalahan kemiskinan, profil dan apa yang perlu dilakukan dalam mempercepat pengentasan kemiskinan disuatu negara, bank dunia menggunakan garis kemiskinan yang digunakan otoritas statistik negara tersebut.

"Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa garis kemiskinan tersebut sesuai dengan pilihan konsumsi orang miskin di negara tersebut. Laporan Bank Dunia tentang kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia seperti Making Indonesia Work for the Poor (2006) maupun Indonesia Rising Divide (2015) sepenuhnya menggunakan garis kemiskinan BPS," ujarnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun lebih percaya dengan data BPS. Bahkan, dia meminta SBY melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah teruji keabsahannya.

Dia menjelaskan, data tersebut sudah diakui secara internasional. Namun, JK menjelaskan, data bisa saja berubah jika alat ukur apa yang digunakan dalam mencari angka kemiskinan berbeda.

"Tergantung ukuran apa yang kita pakai? Kalau ukuran yang kita pakai, ya ukuran yang diakui secara internasional, berpendapatan sekian per bulan berapa? Ada kurang lebih 15 faktor untuk mengetahui miskin atau tidak, rumahnya bagaimana," jelasnya.

Bahkan LSM pun turut menanggapi pendapat SBY. Berikut ulasannya.

Senior Officer International Forum on Indonesian Development (INFID), Hamong Santono menanggapi asumsi dari SBY. Menurutnya, program-program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah sudah efektif dalam mengatasi kemiskinan.

Bahkan jika dibandingkan, maka upaya penurunan angka kemiskinan di era Jokowi lebih baik dari pada era SBY.

"Apa yang disampaikan Pak SBY menjadi kurang tepat karena saat memimpin pemerintahan sebelumnya, ukuran kemiskinan yang digunakan sama dengan yang digunakan pemerintah saat ini. Bahkan saat itu menurunnya angka kemiskinan tidak diikuti dengan penurunan ketimpangan," kata Hamong dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (8/8).

Menurutnya, meski pemerintah masih memiliki tantangan dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia Timur, seperti Maluku dan Papua, namun Indonesia telah bergeser dari pertumbuhan yang tidak berkualitas menjadi pertumbuhan yang berkualitas.