Pemenuhan listrik hingga ke daerah pelosok masih jadi PR bagi pemerintah

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyebut bahwa salah satu masalah yang paling mendesak bagi Indonesia adalah menyediakan listrik untuk penduduk Indonesia. Terutama yang berada di daerah pedesaan terpencil di seluruh nusantara.

Dwi Aditya Putra
Oleh Dwi Aditya Putra - Reporter
Pemenuhan listrik hingga ke daerah pelosok masih jadi PR bagi pemerintah
PLN. merdeka.com/Arie Basuki

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyebut bahwa salah satu masalah yang paling mendesak bagi Indonesia adalah menyediakan listrik untuk penduduk Indonesia. Terutama yang berada di daerah pedesaan terpencil di seluruh nusantara.

"Tujuan kami adalah untuk mencapai hampir 100 persen elektrifikasi rumah tangga pada akhir rencana pembangunan lima tahun saat ini, yang juga memprioritaskan untuk mengembangkan daerah pinggiran kami yang disebut sebagai membangun dari pinggiran," kata Bambang saat memberikan pemaparan dalam Focus Group Discussion, di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (22/5).

Selain menyediakan listrik rumah tangga, pihaknya juga mendorong guna memperluas akses energi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi regional dan integrasi nasional dari sektor transportasi dan manufaktur, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) saat ini.

"Tentu saja, kami ingin perkembangan ekonomi ini menjadi berkelanjutan secara sosial dan lingkungan, berdasarkan paradigma inklusif, pertumbuhan hijau. Itu lah sebabnya Indonesia telah menetapkan target yang ambisius, tidak hanya untuk meningkatkan akses ke listrik tetapi juga untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam keseluruhan bauran energi nasional dari 8,4 persen saat ini menjadi 23 persen," paparnya.

"Kami juga berusaha untuk meningkatkan efisiensi energi di daerah perkotaan, termasuk melalui skema limbah ke energi," sambung Bambang.

Untuk mencapai target-target tersebut, diperlukan kebijakan dan peraturan yang tepat dalam mengatur harga pembelian listrik, insentif untuk pengembangan energi terbarukan, dan pembiayaan untuk proyek-proyek energi terbarukan.

Sementara, untuk memenuhi kebutuhan energi yang bersih dan efisien, Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan anggaran negara. Partisipasi investasi swasta, baik dari sumber domestik dan internasional juga akan memainkan peran penting.

Untuk itu, pemerintah akan menciptakan kebijakan dan insentif yang mendukung untuk mengurangi risiko bagi investor. Mengingat, program elektrifikasi pedesaan dan pengembangan proyek limbah menjadi energi dapat menjadi sesuatu yang menakutkan bagi pemberi pinjaman swasta karena dinilai sebagai usaha berisiko tinggi.

"Kita juga perlu mendorong proyek-proyek percontohan, idealnya melalui kemitraan publik-swasta, yang dapat menunjukkan kelayakan proyek-proyek energi pedesaan dan perkotaan yang bersih dan mengkomunikasikan pelajaran kepada semua pemangku kepentingan," tandasnya.

Rekomendasi