Tingginya angka pengangguran di balik gencarnya Presiden Jokowi bangun infrastruktur

Pemerintahan Jokowi-JK masih terus menggenjot pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Bahkan, pembangunan infrastruktur ini jadi salah satu program prioritas Presiden Jokowi.

Selama tiga tahun ini, Presiden Jokowi telah membangun banyak infrastruktur. Misalnya pelabuhan, Bandara dan tol.

Meski begitu, masih banyak yang meragukan pembangunan yang dikerjakan akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, Presiden Jokowi memastikan bahwa pembangunan infrastruktur akan menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Infrastruktur dalam proses semua itu pun masih banyak yang sangsi apakah dengan infrastruktur beri pertumbuhan yang baik pada negara kita? Saya jawab pasti," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI), di Jakarta Convention Center (Jakarta), Jakarta, Selasa (28/11).

Menurut Jokowi, dengan adanya pembangunan infrastruktur tentu semua akan lebih efisien dan murah.

"Karena dengan infrastruktur ini efisiensi makro akan ketemu, mobilitas barang, orang, logistik semuanya bisa lebih murah, efisien," ucapnya.

Apa sebenarnya alasan Jokowi gencar membangun infrastruktur? Silakan klik selanjutnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan oleh pemerintahannya saat ini tidak hanya berhubungan dengan ekonomi saja, namun juga untuk menyatukan bangsa Indonesia.

"Banyak orang melihat pembangunan infrastruktur hanya berkaitan dengan ekonomi, mobilitas logistik, mobilitas orang dan barang, ya. Tetapi yang paling penting, infrastruktur yang kita bangun adalah infrastruktur yang menyatukan bangsa Indonesia," kata Presiden Jokowi saat membuka Simposium Nasional Kebudayaan Tahun 2017 seperti dikutip Antara, Senin (20/11).

Kepala Negara menjelaskan pembangunan bandara dan pelabuhan di pulau-pulau terpencil dan daerah pinggiran tersebut untuk menyatukan 17 ribu pulau yang dimiliki Indonesia.

"Saya pernah terbang dari Aceh ke Wamena, waktu yang saya tempuh sembilan jam 15 menit. Tanpa infrastruktur orang Aceh tidak bisa langsung ke Wamena. Bagaimana kita ke Pulau Miangas kalau di sana tidak ada infrastruktur pelabuhan, bandara meskipun tidak panjang," imbuhnya.

Selain itu, dibangunnya Trans Papua bukan urusan ekonomi saja, tetapi masalah pemerataan pembangunan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Presiden Jokowi juga menyinggung dibangunnya Trans Papua walaupun banyak masukan apakah perlu dibangun saat ini karena anggaran yang besar. Sebab, infrastruktur tidak mungkin dibangun di Jawa saja, tetapi harus merata ke seluruh wilayah di Indonesia.

Meski demikian, dia mengakui jika dilihat dari return (pengembalian), ekonomi di Jawa lebih cepat pengembaliannya, begitu juga jika dihubungkan dengan politik karena 60 persen penduduk ada di Jawa.

"Tapi ini kan masalah pemerataan pembangunan, bagaimana kita menyatukan seluruh tanah air ini kalau ada ketimpangan infrastruktur," tandasnya.

Namun demikian, pembangunan infrastruktur ternyata tidak berdampak baik pada penyerapan tenaga kerja. Silakan klik berikutnya.

Institute for Development of Economic and Finance (Indef) mencatat penyerapan tenaga kerja dari sektor konstruksi masih sangat kecil. Tak hanya itu, penyerapan tenaga kerja oleh sektor ini juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tiga tahun ini.

Tercatat, penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi pada tahun 2015 sebesar 7,72 juta jiwa atau sekitar 6,39 persen. Tahun 2016 penyerapan tenaga kerja sektor ini sebesar 7,71 juta jiwa atau turun 0,01 juta jiwa. Kemudian pada 2017, sektor konstruksi hanya menyerap 7,16 juta jiwa.

Dengan demikian dalam periode 2015-2017 tenaga kerja di sektor konstruksi menyusut 0,56 juta orang.

Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan, untuk mendorong sektor konstruksi sebagai penyedia lapangan kerja, perlu ada perencanaan yang lebih matang dalam pengerjaan proyek infrastruktur.

"Kalau ada perencanaan, kan inginnya cepat. Inginnya instan sehingga harus selesai sekarang. Harus selesai bulan depan, sehingga akhirnya dengan alat-alat berat kan," ungkapnya di Universitas Bakrie, Jakarta Selatan, Rabu (29/11).

Padahal dalam pandangannya, pembangun fisik Infrastruktur yang dijalankan seharusnya turut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi penyerapan tenaga kerja. "Nah mestinya justru pembangunan infrastruktur bisa berdampak jangka pendek kalau itu bisa meng-create tenaga kerja, banyak lapangan kerja," kata dia.

"Itu yang selama tiga tahun ini tidak mensinergikan itu," sambung Enny.

Menurutnya, persoalan penyediaan lapangan kerja masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Karena itu, diharapkan pemerintah dapat mengoptimalkan program-program pembangunan demi terciptanya lapangan kerja baru.

"Ke depan, ini yang paling utama adalah ketersediaan lapangan kerja sementara kalau itu hanya diserahkan ke swasta, nggak akan terpenuhi target 2 juta lapangan kerja, makanya dibantu dengan program itu, dengan dana desa, DAK," tegas Enny.

Bahkan, angka pengangguran ini diprediksi akan terus meningkat. Silakan klik selanjutnya.

Wakil Direktur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listianto memperkirakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2018 sebesar 5,5 persen, lebih tinggi dari target pemerintah tahun 2018 yang berada pada rentang 5-5,3 persen.

"Sulitnya menurunkan TPT ini diprediksi karena semakin menurunnya kualitas pertumbuhan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja, sebagai akibat stagnasi pertumbuhan sektor-sektor tradable," ungkapnya di Universitas Bakrie, Jakarta Selatan, Rabu (29/11).

Untuk dapat menekan tingkat pengangguran, lanjutnya, pemerintah perlu meningkatkan pertumbuhan sektor tradable terutama sektor pertanian dan industri manufaktur serta sektor pendukung lainnya. Selain itu perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi penting agar mampu bersaing di pasar global.

"Pemerintah perlu mengejar ketertinggalan sumber daya manusia baik melalui pendidikan formal, pendidikan vokasi, maupun peningkatan keterampilan," katanya.

Selain itu, INDEF memprediksikan tingkat kemiskinan pada 2018 sebesar 10,5 persen atau berada di atas target Pemerintah pada tahun 2018 yang berada di kisaran 9 persen hingga 10 persen. Dengan demikian, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas berbagai program pengentasan kemiskinan.

"Seperti reformasi agraria hingga dana Desa, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kontributif bagi penyediaan lapangan kerja agar target penurunan tingkat kemiskinan dapat tercapai," tandasnya.