Pengawasan internal dorong kesuksesan program Jokowi

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus meningkatkan pengawasan internal pemerintahan. Langkah ini, sebagai salah satu cara melaksanakan amanat Presiden Joko Widodo yang meminta pelaksanaan program pemerintah, harus bisa dirasakan masyarakat.

Sekretaris Itjen Kemnaker Estiarty Haryani mengatakan, jajarannya, dituntut menjadi quality assurance, consultant, katalisator dan pembina pada kegiatan-kegiatan satuan kerja. Untuk menggapainya, dibutuhkan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah.

"Sehingga mudah-mudahan, langkah tindak kita sama. Pola pikir kita sama," ujarnya beberapa waktu lalu dalam rapat koordinasi Inspektorat Jenderal.

Kemenaker, kata ia, meminta seluruh kepala dinas, UPTP dan juga UPTD yang membidangi ketenagakerjaan disemua tingkatan, berkomitmen untuk menyusun laporan keuangan ketenagakerjaan yang akuntabel dan transparan. Selain itu, tetap memperhatikan arahan dari Kementerian Keuangan tentang tata kelola keuangan negara, dan BPKP tentang spesifik Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan tentunya Komisi Pemberantasan Korupsi terkait gratifikasi.

Dalam rapat koordinasi yang berlangsung selama 3 hari tersebut, dijelaskan beberapa pola peningkatan pengendalian internal pemerintah dengan melibatkan beberapa lembaga lain. Seperti Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK), Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu), dan Badan Pengawaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Berdasarkan Hasil Survei Integritas KPK terkait pelayanan publik, Kemnaker mendapat nilai 76,40, secara umum Kemnaker mendapat respon positif dan untuk mencegah pungli dalam pelayanan publik perlu dilakukan dengan mekanisme online untuk menghindari kontak langsung dengan customer sehingga perlu dipersiapkan dengan baik.