Bos Apindo keluhkan UMP sering dijadikan alat politik saat Pilkada

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan kebijakan ataupun aturan terkait perekonomian harus dikomunikasikan dua arah antara pengusaha dan pemerintah. Sehingga, para pengusaha bisa mengerti dan mengawal kebijakan tersebut.Ketua Apindo Haryadi Sukamdani mengungkapkan pemerintah dan pengusaha harus bersinergi agar menghasilkan penerapan kebijakan publik dengan baik ke masyarakat. Namun, terkadang komunikasi pengusaha dan pemerintah berlangsung tidak baik saat pemilihan kepala daerah. Menurutnya, banyak kepala daerah yang menjanjikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), padahal belum dikomunikasikan dengan para pengusaha."Contoh yang kurang baik yang kami hadapi adalah soal UMP. UMP ini dijadikan komoditas politik. Karena yang calon penguasa selalu isunya mau naikin UMP, tapi tidak pernah nanya sama kita," kata Haryadi di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (5/5).Untuk itu, dia meminta kebijakan pemerintah yang menyangkut pengusaha harus dikomunikasikan terlebih dahulu termasuk, kondisi perekonomian Indonesia. "Saya harap pemerintah bisa sharing apa yang terjadi pada ekonomi kami, karena kami kan hanya lihat sektor kami, tak bisa seluruh sektor. Kalau PPN sudah di atas target, itu artinya hal yang positif, coba dikomunikasikan kepada kami juga," pungkasnya.