Lika liku bangun perpustakaan DPR tak dapat restu pemerintah

Masih belum lepas dari ingatan, munculnya anggaran pembangunan gedung baru DPR senilai Rp 740 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Kali ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat masukan untuk membuat gedung perpustakaan baru di dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Masukan ini didapat dari para cendikiawan yang ingin meningkatkan kualitas parlemen Indonesia. Tak tanggung-tanggung, dana yang dibutuhkan untuk membuat perpustakaan terbesar di Asia Tenggara ini sebesar Rp 570 miliar.

Usulan ini pun didukung para pimpinan DPR. Ketua DPR Ade Komaruddin mengatakan pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara ini lebih penting ketimbang membangun infrastruktur. Sebab, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan setiap hari semakin maju.

"Bagaimana meningkatkan kualitas parlemen kita dan untuk bagaimana bangsa ini semakin hari semakin maju terutama berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa ini fokus infrastruktur jalan dan sekarang kita membangun infrastruktur sumber daya manusia yang lebih penting yaitu perpustakaan se-Asia Tenggara," kata Ade.

Salah satu cendikiawan, Rizal Mallarangeng menegaskan dalam komplek DPR harus ada tempat memperoleh pengetahuan dengan mudah yang mencerminkan semangat zaman.

"Kami mengusulkan suatu hal yang sebenarnya sudah sejak lama harus diusulkan. Tapi kebetulan momentumnya bagus dan suasana hati maka kita datang resmi mengusulkan agar parlemen Indonesia membangun perpus umum terbesar se-Asia Tenggara," kata Rizal.

Ade menilai kedatangan mereka membawa niat mulia. Dia menyatakan tak masalah tidak percaya dengan anggota DPR, tapi jangan tidak percaya pada cendekiawan.

"Kalau teman-teman enggak percaya sama cendekiawan saya enggak tau lagi, sudah kiamat dunia. Saya minta kita semua dengan pendekatan positif thinking. Saya selaku ketua DPR tolong teman-teman dukung dengan baik. Anggota DPR yang sesat pikirannya menjadi lurus," jelas Ade.

Soal anggarannya, Ade akan membahasnya dengan pimpinan DPR dan seluruh pimpinan fraksi. Sejauh ini menurutnya anggaran pembangunan gedung DPR sudah ada, tinggal memasukkan agenda proyek perpustakaan di dalamnya.

"Itu menurut saya multiyears, tidak mungkin tidak terwujud. Soal anggara tak ada masalah, kita tinggal modifikasi dengan anggaran DPR," pungkas dia.

Lalu, bagaimana cerita dibalik pembangunan perpustakaan baru DPR?

Banyak yang menolak ide atau usulan perpustakaan baru DPR. Yang paling lantang adalah Anggota Komisi II DPR RI Ruhut Sitompul. Dia khawatir, proyek perpustakaan DPR ini jadi permainan baru para anggota dewan.

"Jangan nanti jadi proyek anggota dewan. Dijadikan mafia anggaran," kritiknya.

Hal ini disoroti mengingat kualitas DPR di mata publik cenderung negatif oleh banyaknya kasus korupsi. "Jangankan datang ke perpustakaan, datang sidang saja dari 560 anggota hanya sedikit saja yang hadir," pungkas politisi Demokrat ini.

Kendati demikian, dia mengatakan ide membangun perpustakaan ini sha-sah saja asal bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Selain itu, Rencana membangun perpustakaan terbesar di Asia Tenggara sudah pernah dibahas dalam rapat paripurna DPR.

"Selama bermanfaat dengan baik ya sah-sah saja," kata Ruhut.

Senada dengan Ruhut, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai pembangunan perpustakaan DPR saat ini belum menjadi prioritas. Sebaiknya, kata dia, anggota dewan perlu menyelesaikan semua proses legislasi termasuk membenahi citra DPR yang sudah turun di mata publik.

"Saya melihat prioritasnya belum di situ. Prioritasnya tingkatkan legislasi, keaktifan dalam kegiatan DPR, tentang DPR yang dipersepsikan oleh publik terkait masalah korupsi, ketidakhadiran. Kalau itu sudah terlampaui, katakanlah nilainya B, saya kira rakyat akan mengerti," jelas dia.

Menurut dia, ide itu bisa dimengerti dalam rangka menunjang kualitas anggota dewan. Hanya sangat disayangkan jika nantinya anggota dewan justru sibuk dengan kerja lain.

"Secara prinsip kita sepakat agar anggota DPR itu semakin punya kemampuan, dengan adanya perpustakaan yang memadai, idenya dimengerti. Pertanyaannya, sejauh mana anggota DPR ke perpustakaan, saya yakin jawabannya wallahualam," kata dia.

"Kalau dibuat terbesar juga sementara tidak dibangun budaya baca, meneliti, budaya untuk menghadiri persidangan dengan serius, saya khawatir yang akan mengisi bukan anggota DPR tapi rekan staf ahli," pungkas dia.

Kritikan ini pun dibalas oleh Ketua DPR Ade Komarudin.

Ketua DPR Ade Komarudin tak mau ambil pusing adanya pihak-pihak yang tak menyetujui usulan pembangunan perpustakaan DPR. Perpustakaan akan tetap dibangun bersamaan gedung DPR baru.

Akom sapaan akrabnya menegaskan, perpustakaan dan gedung DPR sebagai simbol intelektualisme di Indonesia. Dia membiarkan suara sumbang mengkritik rencana itu. "Kalau ada yang bilang akal-akalan, silakan saja. EGP (emang gue pikirin)," ujar Akom.

Dia mengaku sudah mengecek dana pembangunan gedung DPR dan perpustakaan. Skema anggarannya multiyears sesuai program pembangunan gedung. "Dan itu juga ada persetujuan dan kebetulan ada usulan dari cendekiawan. Nah saya cek anggaran ada, perencanaan ada, nah saya ingin pembangunan lebih dari cerdaskan bangsa," ucapnya.

Karena anggota dewan masih reses, dia mengatakan usulan cendekiawan ini belum dibicarakan di rapat paripurna. Nantinya akan disampaikan ke Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Politikus Golkar ini yakin usulan pembangunan perpustakaan bakal diterima anggota DPR lainnya, termasuk pemerintah. Dia beralasan, DPR perlu ditunjang kualitas intelektualnya.

"Bikin menariklah. Kenapa negara maju rata-rata doyan buku. Kita enggak maju karena enggak doyan buku. Jadi banyak yang bodoh. Diharapkan niat baca akan tumbuh," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan rencana itu bukanlah ide ambisius anggota dewan. Selain karena didorong oleh cendekiawan, perpustakaan DPR adalah alat kelengkapan yang seharusnya ada yang sudah disetujui dalam rapat paripurna.

"Itu sudah ada dalam rencana besar yang disetujui paripurna. Di mana-mana, di seluruh dunia, parlemen harus dibangun, kita belum pernah bangun gedung parlemen dan kelengkapan seperti perpustakaan. Ke depan perpustakaan parlemen jadi cita-cita," kata Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3).

"Jangan kalian seolah-olah parlemen itu orang-orang ambisius. Ada dukungan cendekiawan, Ignas Kleden, Ulil Abshar Abdalla, Ayu Utami," sambung dia.

Menurut dia, usulan para cendekiawan ini tentu berniat untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas anggota dewan.

"Karena kalau tidak ada, gimana orang yang dipilih ya begitu kualitasnya. Belum tentu pintar, rakyat milih karena dia ramah, nyentrik, tapi kalau udah di DPR, dia harus pintar, mengritik anggaran bikin UU. Ini semua positif, bukan kepentingan orang per orangan," jelasnya.

Dia mengatakan harus ada gerakan kembali ke masyarakat yang rajin baca dan hal itu bisa juga dimulai dari DPR. Perpustakaan itu nantinya dibuat lebih besar minimal lebih dari milik Singapura sebab perpustakaan yang ada sekarang ini belum memadai.

"Tidak harus seperti perpustakaan kongres (AS) yang punya 30 juta buku, jangan lebih kecil di perpustakaan Singapura dong. Harus ada gerakan kembali ke perpustakaan, ada bahaya, karena kita makin ditarik dari kegiatan membaca. Kembali baca supaya isi otak kita banyak. Saya pribadi sudah ajak perpustakaan BI, MK, kita bikin gerakan, agar jadi bangsa yang tetap cerdas," kata politisi PKS ini.

"Perpustakaan lama ada tapi mirip perpustakaan ketua RT. Konsepnya nanti perpusnas, parlemen sekarang dianggap penting, kalau ambil tradisi demokrasi dunia," pungkas dia.

Pemerintah pun yang menjalankan anggaran tak merestui rencana pembangunan perpustakaan baru ini.

Harapan DPR pun musnah usai pemerintah tak memasukkan anggaran pembangunan perpustakaan baru senilai Rp 570 miliar dalam Rancangan APBN Perubahan 2016. Sebab, saat ini pemerintah tengah menghemat anggaran dan dialokasikan ke pembangunan infrastruktur.

Pemerintah tak merestui adanya pembangunan gedung perpustakaan DPR senilai Rp 570 miliar. Sebab, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP), pemerintah tak ikut mencantumkan usulan para wakil rakyat ini.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah tengah melakukan pengetatan belanja operasional. Salah satunya adalah moratorium pembangunan gedung atau kantor baru.

"Yang pasti ini adalah moratorium pembangunan gedung kantor, yang tidak kena moratorium hanya pembangunan gedung untuk sarana pendidikan seperti sekolah maupun sarana kesehatan seperti rumah sakit," ujar Bambang di Istana Negara, Jakarta, Kamis (7/4).

Dalam RAPBNP 2016, pemerintah melakukan pemangkasan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 45,5 triliun dari Rp 784 triliun menjadi Rp 738,5 triliun. Selain itu, ada penambahan penghematan untuk keperluan mendesak sebesar Rp 5,2 triliun. Dengan begitu, pemerintah menghemat 50,6 triliun dalam RAPBNP 2016.

Mantan Kepala BKF ini menjelaskan langkah-langkah pemerintah dalam melakukan penghematan yaitu efisiensi belanja operasional termasuk perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa serta pembangunan gedung baru. Dari efisiensi ini diharapkan bisa dihemat sekitar Rp 21,5 triliun untuk seluruh K/L.

"Kemudian, sisanya kita harapkan dari efisiensi belanja lainnya, contoh belanja pemeliharaan maupun pengadaan peralatan kantor, belanja iklan, belanja modal non infrastruktur contohnya gedung/kantor, serta kendaraan operasional maupun kendaraan dinas dari kementerian," jelas dia.

Terakhir, kata dia, ada penundaan dari belanja bantuan sosial, kegiatan prioritas serta menunda pembangunan infrastruktur yang tidak mendesak.

"Nah, itu adalah program penghematan yang harapannya tahap kedua itu bisa Rp 29,2 triliun. Sehingga total Rp 50,6 triliun," pungkas dia.

DPR pun dua kali di'gocek' pemerintah soal pembangunan gedung baru dan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara.