Rencana Arifin Panigoro kuasai saham Newmont dikritik

Pengusaha sekaligus Pemilik Medco, Arifin Panigoro, berniat menjadi pemilik Newmont Nusa Tenggara (NNT). Arifin ingin membeli 76 persen kepemilikan saham Newmont. Arifin bahkan telah menemui Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli untuk melaporkan hal tersebut.

Namun demikian, rencana Arifin menguasai saham Newmont dikritik. Direktur Utama Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan, seharusnya pemerintah lebih mengutamakan penjualan saham Newmont perusahaan BUMN ketimbang memikirkan perusahaan swasta.

"Harusnya diutamakan pemerintah baru swasta," ujarnya di kantornya, Jakarta, Sabtu (28/11).

Enny menilai, rencana Arifin tersebut hanya sekadar melihat sektor pertambangan di Newmont yang sangat strategis. Arifin menurut Enny juga tidak perlu melapor ke DPR karena ini hubungan bisnis.

"Karena ini sektor strategis, sah-sah saja tidak perlu permohonan DPR persoalan business to business," jelas dia.

Diberitakan sebelumnya, pemilik Medco, Arifin Panigoro, berniat menjadi pemilik Newmont Nusa Tenggara (NNT). Arifin ingin membeli 76 persen kepemilikan saham Newmont.

Adapun dana yang disiapkan untuk membeli saham mencapai USD 2,2 miliar atau setara Rp 30,1 triliun. Arifin berharap proses negosiasi bakal rampung sebelum akhir tahun.

"Saya lapor, karena Menko Rizal Ramli, menko yang membawahi pertambangan. Kita niat sudah ada pembicaraan dengan penjual, dengan Newmont, bahwa kita akan segera masuk," ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Rabu (25/11).

Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menilai langkah yang diambil Arifin ini tindakan tepat di tengah penurunan harga komoditas dunia.

"Jadi Newmont dari Amerika Serikat sahamnya mau diambil alih. Saham Sumitomo (di Newmont) juga akan diambil alih. Kemudian, saham keluarga Jusuf Meruk (di Newmont) juga akan diambil alih," ujarnya.

Menurut Menko Rizal, langkah pengambilan saham Newmont ini juga bentuk inisiatif yang tepat untuk menunjukkan kekuatan nasional. "Kita apakah itu pemerintah, apakah itu BUMN, atau swasta seperti Pak Arifin ternyata bisa mampu mengelola tambang besar Newmont di Nusa Tenggara Barat," jelas dia.

Menko Rizal meminta jika rencana tersebut terealisasi maka wajib membangun pemurnian biji mineral (smelter) di Bukit Hijau Nusa Tenggara Barat (NTB). Di mana biaya pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan tersebut memakan dana mencapai USD 500 juta sampai USD 600 juta.

"Satu upaya secepat mungkin membangun smelter, kenapa? Kita kan ingin lebih nilai tambah yang lebih besar dan Pak Arifin tunjukkan rencana untuk membangun smelter, karena itu memang diwajibkan undang-undang minerba," ungkapnya.