Marwan: Hasil pemeriksaan Petral di era SBY selalu tak jelas

Direktur IRESS, Marwan Batubara kembali bicara terkait keberadaan anak usaha PT Pertamina Persero, Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Menurut Marwan, masalah Petral sebenarnya sudah dirasakan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun tidak pernah ada penyelesaian terkait mafia yang diduga bersarang di Petral.

Marwan menyarankan pada pemerintahan Jokowi-JK agar isu Petral segera diselesaikan. Cara yang paling tepat adalah membawa hasil audit Petral ke BPK dan ranah hukum. Jangan sampai hasil audit Petral kali ini hanya menjadi isu sesaat.

"Harus ada tindak lanjut. Kami ingin tuntas, tidak ingin jadi isu sesaat. Jangan sampai ada isu proteksi kekuasaan sesaat. Ini kita pegang kartu, jangan jadi alat barter pemegang kuasa. Pengalaman seperti itu," tegasnya dalam diskusi Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN, DML dan Sewatama di Dewan Pers, Jakarta, Minggu (15/11).

Dia menceritakan,‎ Petral dianggap sebagai salah satu sarang mafia minyak dan gas bumi (migas) semenjak tahun 2.000. Bahkan, pemerintah saat itu bersama dengan DPR telah membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyelidikinya pada 2009. Tetapi hasilnya nihil.

"Ternyata ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hasilnya enggak jelas.‎ Bikin pansus 2009 oleh DPR juga, tapi enggak ada hasilnya," katanya.

Belajar dari kasus-kasus tersebut, Marwan mengharapkan Presiden Joko Widodo menuntaskan kasus mafia di Petral ini. Sehingga bisa mewujudkan janji-janji yang pernah disampaikan pada masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2014.