China, Australia, Taiwan tertarik investasi galangan kapal di RI

BKPM, sejauh ini, telah mengeluarkan izin prinsip untuk industri galangan kapal sebesar Rp 3,9 triliun.

Sri Wiyanti
Oleh Sri Wiyanti - Reporter
China, Australia, Taiwan tertarik investasi galangan kapal di RI
Galangan kapal di Semarang. ©2014 merdeka.com/fariz fardianto

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani memaparkan, hingga saat ini, pihaknya telah mengeluarkan izin prinsip industri galangan kapal sebesar Rp 3,9 triliun. Rinciannya sebesar Rp 2,2 triliun dari dalam negeri (PMDN) dan Rp 1,7 dari luar negeri (PMA).

Sejumlah investor asing yang berminat berasal dari negara China, Australia dan Taiwan. "Ada satu dari China, satu dari Australia, satu dari Taiwan. Artinya begini, yang di Australia itu rencananya sekitar USD 150 juta. November saya akan ketemu dengan mereka karena mereka masih melihat lokasi. Mereka lagi survei lokasi," kata Franky di Kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (25/9).Franky menyakini, realisasi investasi industri ini masih bisa bertambah hingga akhir tahun. Meski, perekonomian telah melambat. "Saya kira kalau mencapai Rp 5 triliun itu sudah ok," imbuh Franky.Namun, Franky menegaskan bahwa nantinya investasi asing harus melibatkan pihak dalam negeri. "Itu rekomendasinya. Saya merekomendasikan mereka kerja sama dengan lokal dan sejauh ini peluang itu diterima," tutur Franky.Guna mendorong industri galangan kapal nasional, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah insentif. Dari sisi fiskal, insentif yang diberikan pemerintah yakni berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk impor komponen kapal sesuai Peraturan Menteri Keuangan 249/PMK011/2014.Insentif lain berupa fasilitas PPN tidak dipungut bagi galangan kapal di mana saat ini sedang diproses pembentukan RPP pengganti PP 38/2003 tentang fasilitas fiskal untuk impor dan/atau penyerahan kapal laut, pesawat udara, kereta api, dan suku cadangnya.Iming-iming insentif ini memicu sejumlah negara menyatakan minatnya berinvestasi di sektor galangan kapal dan menjadikan Indonesia basis produksi kapal di kemudian hari.

Franky mengatakan, insentif fiskal bukan satu-satunya gimik yang ditawarkan pemerintah untuk sektor industri galangan kapal. Fasilitas lainnya berupa pengembangan kawasan khusus industri perkapalan di Kabupaten Lamongan dan kawasan industri maritim Tenggamus.

"Lalu ada optimalisasi penggunaan produksi kapal nasional, pengembangan teknologi dan SDM dan mendorong pertumbuhan industri komponen," kata Franky."Dengan investor Australia, kami sudah bertemu 3 kali, dengan Menteri Perindustrian 2 kali, jadi begitu aktif. Mereka menilai memproduksi kapal di Australia sudah tidak mungkin, mahal, sehingga mereka mengurangi kapasitas produksinya dan investasi di sini tapi pasarnya global," tambah Franky.Permintaan investasi yang datang dari perusahaan asing, kata Franky, membuat iri produsen kapal di luar negeri, salah satunya China. "Banyak yang gigit jari sebenarnya. Yang gigit jari eksportir dan produsen kapal di luar. Produsen kapal di China bilang waduh kali ini sepi order karena biasanya kita beli atau impor dari China. Jadi kebijakan ini sebetulnya akan mendorong mereka yang dulunya diproduksi di luar justru masuk ke Indonesia," cetus dia.Di tempat yang sama, Menteri Perindustrian Saleh Husin menambahkan, selain China, Jepang, Australia dan Taiwan, ada beberapa negara yang juga berminat tanam modal di industri galangan kapal, yakni Belanda dan Polandia."Saya berkunjung ke galangan kapal di Rotterdam, mereka membangun industri di Vietnam untuk kawasan Asia Pasifik. Dan mereka melihat pasar paling besar ada di Indonesia, jadi kenapa tidak menjadikan Indonesia pusat produksi kapal," imbuhnya.

Rekomendasi