Di era Jokowi, subsidi buat rakyat terus disunat

Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, rakyat harus bersiap gigit jari. Pasalnya, pemerintah tidak ingin lagi memanjakan rakyatnya dengan subsidi.Menurut Jokowi, pemberian subsidi saat ini kerap tidak tepat sasaran. Dia mencontohkan pada subsidi bahan bakar minyak (BBM). Duit rakyat sebesar Rp 3.000 triliun sudah mengasap begitu saja selama 10 tahun ke belakang. Parahnya, masyarakat ekonomi mampu ikut merasakan subsidi ini."Setiap tahun hilang, setiap tahun hilang setiap tahun hilang tanpa ada bekasnya karena memang kita bakar," tegasnya.Presiden merasa, kalau untuk membangun jalan tol, uang subsidi BBM Rp 3.000 triliun itu bisa untuk membangun jalan tol di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara. Pasalnya, per 1 kilometer (Km) jalan tol itu hanya membutuhkan dana kurang lebih Rp 80 miliar. Adapun kalau dibuat pelabuhan, lanjut Presiden Jokowi, rampung semua target pembangunan pelabuhan di seluruh Tanah Air ini."Inilah yang tidak kita sadari sejak dari dulu sehingga kita selalu memberikan subsidi. Belum kalau itu kita berikan subsidi itu diberikan subsidi benih atau pupuk pada petani, atau traktor kepada petani atau kapal kepada nelayan," ujar Jokowi.Ke depan, Jokowi ingin berinovasi dengan memberikan bantuan pada rakyat kecil melalui kartu. Dan, voila! Lahirlah kartu sakti Jokowi bernama Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.

Maka dimulailah rencana Jokowi dengan memangkas satu per satu subsidi. Sebagai awal, BBM menjadi sasaran. Sebab, sektor ini memang paling besar menyerap subsidi.Implementasi ini bukan tanpa penolakan. Di Tangerang, belasan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Tangerang, melakukan aksi demo menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), di Bundaran Tugu Adipura, Jalan TMP Taruna, Kota Tangerang, Rabu (1/4).Gabungan mahasiswa dari GMNI, SMI, HMI dan BEM UMT ini awalnya menggelar aksi di depan kampus Unis Tangerang. Kemudian mereka berjalan kaki menuju Bundaran Adipura sambil meneriakan yel-yel penolakan. Puncaknya, mereka membakar ban bekas hingga menyebabkan kemacetan lalu lintas.Ketua DPC GMNI Tangerang, Abdur Rozak mengungkapkan, beberapa alasan pemerintah menaikkan harga BBM dinilai sangat lemah. Kenaikan harga BBM oleh Presiden Jokowi sama sekali tidak mempertimbangkan sudut pandang kerakyatan."Mereka membuat hitung-hitungan studi bahwa ratusan triliun bisa dihemat oleh negara jika harga bbm dinaikan, namun di luar itu semua mereka tidak memasukkan hitungan berapa banyak kaum kapitalis yang akan diuntungkan. Betapa semakin parahnya kehidupan sehari-hari rakyat," kata Rozak.

Jokowi pun bergeming dengan berbagai teriakan penolakan untuknya. Jokowi menilai sebagian masyarakat saat ini inginnya semua serba cepat dan instan. Menurut presiden, program pemerintah membutuhkan proses untuk mencapai hasil.Pernyataan presiden ini mengacu pada program pemerintah, seperti pengalihan subsidi harga BBM ke sektor produktif. Jokowi menilai mengubah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan memerlukan sebuah proses edukasi tidak dalam waktu singkat."Ini yang kami rasakan, padahal segala sesuatu pasti membutuhkan tahapan, segala sesuatu pasti membutuhkan proses dan waktu," kata Presiden Jokowi saat bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat dan keluarga besar Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah, di kawasan Siwalan Kerto, Surabaya.Tahun depan, rakyat harus kembali mengencangkan ikat pinggang. Kenapa?

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, pada 2016, subsidi listrik golongan 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA dihapus. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengakui alasan penghapusan subsidi langsung lantaran tidak tepat sasaran dalam distribusinya. Sehingga pihaknya meyakini penghapusan ini menjadi langkah tepat."Maksudnya lebih tetap sasaran. Gitu saja," kata Jarman.Penerapan penghapusan subsidi listrik ini juga akan dilakukan secara bertahap. "Pemerintah boleh ganti dengan kartu langsung tapi subsidinya masih ada kan nggak mungkin langsung ditarik, harganya sekarang yang 450 watt nggak sampai Rp 450/kwh padahal harga keekonomian Rp 1500/kwh. Jadi akan kami usulkan untuk dikurangi secara bertahap," ujarnya.Pemerintah menilai pemberian bantuan melalui kartu kepada rakyat kecil akan lebih tepat sasaran. Setidaknya itu yang diyakini pemerintah. Namun, kenyataannya, belum semua masyarakat miskin menerimanya.BBM sudah. Listrik sudah masuk rencana. Lalu apa lagi?

Jika membuka lembar-lembar rencana dari masa kampanye lalu, beras miskin (raskin) dan pupuk akan menjadi sasaran selanjutnya. Pertimbangannya, selama ini dua program tersebut tidak berjalan efektif."Kita berani untuk menghapuskan raskin," kata anggota Tim Penyusun Visi Misi Jokowi-JK, Rohmin Danuri dalam acara revolusi mental pertanian di Jokowi Center, Jakarta.Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Gotong Royong ini melihat, program raskin mendidik masyarakat untuk memiliki ketergantungan pada pemerintah."Karena itu adalah warisan paling buruk dari pemerintah sekarang yang menjebak rakyat karena tidak ada efeknya," jelasnya.Sedangkan pemberian subsidi pupuk kepada petani diyakini hanya menolong di awal. Proses pertanian cukup panjang dan petani sering mengalami kerugian justru di akhir proses."Seperti kerugian produksi, siapa yang akan membeli hasil produksi. Bagaimana kalau produksi melimpah," jelasnya.

Rencana Jokowi menghapus subsidi memang didukung oleh kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Di mana Jokowi pernah menjadi anggota sewaktu masih menjadi pengusaha mebel di Solo.Ketua umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan sebaiknya pemerintah menghilangkan semua program subsidi. Dengan begitu, anggaran yang sedianya dialokasikan untuk subsidi bisa dialihkan untuk program langsung bersentuhan dengan rakyat miskin."Semua subsidi-subsidi itu dihilangkan deh. Kalau sepenuhnya dikasih ke rakyat akan lebih bermanfaat," tegas Suryo dalam rapat kerja nasional Kadin, Jakarta.