Tarik ulur proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat belum menemukan titik terang. Meskipun pemerintah sudah menggeser proyek itu 2,9 kilo meter dari lokasi semula, PT Pertamina tetap berkukuh menolak keberadaan pelabuhan itu dengan alasan mengganggu aktivitas operasional pengeboran minyak.
Bahkan Pertamina menegaskan ancaman terganggunya pasokan energi nasional jika proyek itu tetap dijalankan. Pengamat Ekonomi Universitas Padjajaran Ina Primania menilai tak kunjung terealisasinya proyek itu seolah menjadi bukti pemerintah tidak peduli pembangunan infrastruktur yang mampu menggerakkan roda perekonomian nasional.
"Contoh Cilamaya kenapa muncul karena Jepang merasa pemerintah kita tidak memikirkan industri Jabotabek kalau harus Priok kan mahal. Mereka tanpa panjang bikin di Cilamaya tanpa melihat milik Pertamina karena menyelamatkan usahanya," ujar Ina di Menara Kadin, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (13/3).
Ina juga menuding, tarik ulur proyek itu seakan menggambarkan lemahnya koordinasi pemerintah dan Pertamina.
"Kelihatan tak koordinasi 2011 Kementerian Perhubungan sudah punya masterplan. Pertamina baru tahu Cilamaya 2014 dan Pelindo juga," katanya.