Jokowi: Ada 52 izin pembangkit listrik, apa-apaan ini?

Presiden Joko Widodo meresmikan pelayanan perizinan investasi terpadu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ini dinilai langkah awal untuk menggenjot investasi di Indonesia.

"Kami harapkan dengan langkah pertama pembukaan PTSP betul-betul nanti pelayanan perizinannya lebih baik. Prosesnya akan saya ikuti terus sehingga layanan tersebut bisa dipercepat," kata Jokowi di BKPM, Jakarta, Senin (26/1).

Langkah selanjutnya, menurut Jokowi, menyederhanakan perizinan investasi. Dia tak ingin perizinan investasi proyek infrastruktur penting memakan waktu lama.

"Ada 52 perizinan pembangkit listrik. Apa-apaan ini? waktunya panjang sekali, 930 hari. Ini harus disederhanakan," katanya.

Perizinan investasi saat ini sudah di bawah kendali BKPM membuat pemerintah percaya diri menaikkan target pertumbuhan ekonomi tahun ini dari 5,6 persen menjadi 5,8 persen. Padahal, negara lain menurunkan target pertumbuhan ekonomi lantaran perekonomian global masih buram.

"Saya terima kasih kepada 22 kementerian dan lembaga yang menyerahkan perizinan ke BKPM. Tidak ego sektoral dan saling membantu untuk memberikan pelayan terbaik untuk investasi," katanya. "Dan kami harapkan dengan perkembangan investasi, target pertumbuhan ekonomi (dalam tiga tahun) 7 persen dapat tercapai."

Peresmian pelayanan terpadu ini dihadiri Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

Kemudian, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Menteri Agraria/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan, Menteri PPN/Bappenas Andrinof Chaniago, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, dan Ketua Kadin Suryo Bambang Sulisto.