Bangun rusun untuk Polri, Basuki dapat tambahan dana Rp 47,5 T

Menteri Pekerjaan Umum - Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengaku telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko widodo untuk menambah anggaran pembangunan infrastruktur. Dalam anggaran tahun depan, Basuki meminta tambahan sebesar Rp 47,5 triliun.

Basuki menyebut, Presiden Jokowi meminta pihaknya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Perbatasan di Pulau Kalimantan menjadi pilihan utama Basuki sebagai tahap awal peningkatan infrastruktur.

"Yang sekarang kami usulkan di APBN-P 2015 Rp 47,5 triliun dan sudah oke. Kita mau prioritaskan di Kalimantan, jalan horizontal atau yang menuju kesitu akan kita ubah," ujar Basuki di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (24/12).Nantinya, pihak kementerian akan membuat empat pintu keluar di beberapa wilayah. "Ada empat pintu keluar di Aruk, Entikong, Naga Badau dan Nunukan. Empat pintu ini kita coba di kawasannya. Presiden juga enggak mau kan pos-pos perbatasan dari kayu, maka nanti ada master plan-nya."Tambahan anggaran ini juga akan digunakan untuk membangun rumah susun (rusun) yang diperuntukkan bagi anggota TNI/Polri. "Rusun TNI/Polri dan sebagainya dipersiapkan," katanya.Pembangunan akan mulai di tahun 2015. Basuki klaim, program tersebut merupakan pembangunan besar-besaran dan sudah pasti membutuhkan jatah anggaran yang tak sedikit. "Ini gede-gedean. Makanya tidak hanya birokrasi saja, penyedia jasa juga harus siap," tutupnya.