Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membangga-banggakan kinerjanya selama sebulan pertama di kabinet kerja Jokowi-JK. Dalam kurun waktu tersebut Susi mengaku sudah mengeluarkan dua kebijakan.
Kebijakan yang dimaksud antara lain penghentian sementara atau moratorium izin kapal tangkap ikan dan larangan bongkar muat kapal di tengah laut atau dikenal dengan istilah transhipment.
"Moratorium saya lakukan bersama dengan pelarangan transhipment. Itu saya senang, karena peraturan menteri (permen) dalam 2 hari terbit," ujar Susi di Jakarta, Jumat (5/12).
Dia membandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. "Zaman dulu 2 tahun baru bisa. 1 tahun cuma 2 policy yang terbit, ya saya mending pulang kampung saja, tidak bisa berbuat banyak," katanya.
Susi menyebut kebijakan yang dikeluarkannya penting. Selama 10 tahun terakhir Indonesia disebut-sebut memunggungi laut. Akibatnya, kapal asing justru memanfaatkan dengan aksi pencurian ikan.
"Karena saking banyaknya kapal asing di Indonesia yang meraup keuntungan di laut kita, maka harus dikeluarkan policy-policy. Agar tidak ada lagi kapal-kapal bodong yang ke Indonesia pakai bendera Indonesia," jelas dia.