Menteri ESDM: Bos Pertamina harus mampu berantas mafia migas

Praktik mafia migas bukan lagi merujuk pada personal tapi sudah menjalar dan masuk ke dalam sistem.

Idris Rusadi Putra
Oleh Idris Rusadi Putra - Reporter
Menteri ESDM: Bos Pertamina harus mampu berantas mafia migas
Demo tolak mafia migas. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Sosok yang nantinya bakal duduk di kursi Direktur Utama PT Pertamina bakal punya pekerjaan besar dan tidak mudah yakni membersihkan industri migas dari aksi para mafia. Bos perusahaan migas negara ini harus berkoordinasi dengan Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang diketuai Faisal Basri.

"Dulu saya ingatkan di seluruh titik krusial harus diisi orang punya kompetensi baik. Siapapun yang terpilih harus punya satu visi yaitu mampu berkoordinasi dengan Faisal Basri untuk membasmi mafia migas. Karena ini penyakit yang sudah lama," ujar Sudirman di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (28/11).

Dia menegaskan, praktik mafia migas bukan lagi merujuk pada personal ataupun orang per orang, tapi sudah menjalar dan masuk ke dalam sistem. Untuk itu, kata Sudirman, Dirut Pertamina yang baru harus melihat secara keseluruhan proses bisnis migas dari hulu hingga hilir yang dijalankan Pertamina.

"Kalau ngomong determinasi ada di saya, bu Rini (Menteri BUMN) dan Presiden Jokowi. Semua akan jalan bareng-bareng. Maka kita bekerja keras untuk memperoleh kepemimpinan yang bersih," kata dia.

Seperti diketahui, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikabarkan akan mengumumkan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) siang ini. Dalam agenda yang diterima merdeka.com, pengumuman akan diselenggarakan di Kantor Kementerian BUMN sekitar pukul 15.00 WIB.

Bos Pertamina yang ditunjuk nantinya akan menggantikan Karen Agustiawan yang telah mengundurkan diri sejak 1 Oktober 2014 lalu, Pertamina hingga kini masih dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Muhamad Husen.

Menteri BUMN Rini Soemarno tidak membantah pengumuman bos baru Pertamina akan dilakukan siang ini. "Tapi tidak mau diomongin dulu nanti siang aja ya," ucap Rini di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (28/11).

Rekomendasi