5 Fakta manusia perahu yang ditangkap Menteri Susi

Jumlah mereka saat ini telah mencapai 526 orang dan tidak mempunyai kewarganegaraan.

Idris Rusadi Putra
Oleh Idris Rusadi Putra - Reporter
5 Fakta manusia perahu yang ditangkap Menteri Susi
pengungsi perahu. ©2013 Merdeka.com/arie basuki

Beberapa waktu lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan pemantauan sekaligus sidak ke beberapa wilayah laut Indonesia. Faktanya ditemukan ratusan imigran gelap atau yang biasa disebut manusia perahu di Tanjung Batu, Derawan, Kalimantan Timur.

Kegiatan mereka sehari-hari ilegal fishing di perairan Indonesia. Sebuah kapal besar menunggu mereka untuk menampung hasil tangkapan ikan ilegal.

"Pengepulnya kapal besar. Modusnya juga ada kapal besar yg menunggu di perbatasan, menunggu hasil tangkapan mereka," tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Itu yang menunggu hasil tangkapan mereka kapal-kapal yang 300 GT. Pakai bendera Hongkong. Ambil hasil tangkapan, lalu ekspor tidak terdata. Tinggal kita yang merugi," ungkapnya.

Wakil Bupati Berau Ahmad Rivai mengaku, kebingungan menghadapi manusia perahu yang ditangkap beberapa waktu lalu. Jumlah mereka saat ini telah mencapai 526 orang dan tidak mempunyai kewarganegaraan. Mereka biasanya hidup di tengah laut sampai turun temurun.

Penangkapan manusia perahu yang diduga penduduk Filipina dan Malaysia ini adalah bentuk nyata tindak lanjut permintaan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Setelah kunjungan Bu Menteri (Susi Pudjiastuti) kita ada tindak lanjut. Bu Menteri di pusat tetapi kita ada action. Kita lokalisasi mereka di Tanjung Batu, Derawan," ucap Ahmad ketika ditemui di Kantor KKP, Jakarta, Senin (24/11).

Merdeka.com mencatat fakta-fakta tentang manusia perahu yang ditangkap Menteri Susi beberapa waktu lalu. Berikut paparannya.

Wakil Bupati Berau, Ahmad Rivai membeberkan cara hidup manusia perahu di laut Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan, manusia perahu kerap menggunakan sistem barter dalam memenuhi kebutuhan mereka. Merapat ke pinggiran kemudian menukar hasil tangkapan mereka dengan BBM dan makanan.

"Mereka berinteraksi dengan masyarakat atau barter misalnya dia dapat BBM tetapi serahkan tangkapan lautnya. Lalu butuh beras dan singkong. Mereka ini dikatakan manusia perahu. Tetapi faktanya mereka ini adalah nelayan asing dari luar. Beranak pinak di perahu," ucap Ahmad ketika ditemui di kantor KKP, Jakarta, Senin (24/11).

Mereka hidup dengan menangkap hasil laut Indonesia namun mereka tidak punya kartu identitas.

"Mereka ini tidak tahu hukum dan mereka hidup di laut. Mereka ini tangkap ikan lumba-lumba, ikan pari kecil di Malaysia dijual dan harganya mahal. Mereka ini kan jelek. Jadi ini sebenarnya ada badan dunia yang menangani ini mereka ini diapakan. Lahir di perahu besar di perahu," tegas Wakil Bupati Berau Ahmad Rivai.

Wakil Bupati Berau Ahmad Rivai mengakui, manusia perahu ini sudah lama masuk ke perairan Berau. Mereka tidak mempunyai kewarganegaraan, namun diduga mereka berasal dari Filipina dan Malaysia.

"Dari bahasa Filipina, menetapnya di Pulau Malaysia di Sampoerna di Derawan daerah situ mereka. Mereka juga dikejar diburu oleh Polisi Malaysia. Mereka merasa tersudut dan masuk ke wilayah kita. Mereka tinggal di Pulau Derawan awalnya," ucapnya.

Menurut Wakil Bupati Berau Ahmad Rivai, jumlah mereka pada awalnya tidak banyak dan menetap di tengah laut serta tidak terpantau.

"Bahkan ada juga yang berinteraksi dan ada yang sudah menikah dengan penduduk lokal. Karena di tahun 2010 ada kita temukan 153, kita tampung di dinas sosial. Kita dorong lagi mereka ke laut dan datang lagi," tegasnya.

Wakil Bupati Berau Ahmad Rivai menuturkan, kemungkinan masih banyak yang berada di tengah laut. Keberadaan mereka sangat mengganggu masyarakat sekitar. Manusia perahu kerap merusak lingkungan laut dengan melakukan eksploitasi laut Indonesia.

Ahmad sangat berharap pemerintahan Susi Pudjiastuti di KKP bisa menemukan jalan keluar permasalahan ini. "Saya minta ke perbatasan negara antara Indonesia dan Malaysia kemudian ada tindak lanjut dari TNI AL untuk menjaga wilayah kita jangan sampai mereka datang lagi," katanya.

Rekomendasi