Ini syarat dukungan DPR pada kebijakan kenaikan harga BBM Jokowi

Pemerintah diminta segera mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebagai upaya untuk membenahi kondisi fundamental ekonomi ke depan. Dewan Perwakilan Rakyat menilai tidak akan mempermasalahkan rencana pengalihan subsidi BBM yang akan dilakukan pemerintah. Namun, pengalihan subsidi BBM harus kepada program yang pro-rakyat. "Kita dipilih oleh rakyat dan harus memastikan kebijakan itu menguntungkan rakyat," ujar Wakil ketua komisi VII DPR-RI Satya W Yudha kepada wartawan, Jakarta, Kamis (13/11).Menurut Satya, saat ini terdapat 1,2 juta penduduk miskin dan hampir miskin di Indonesia. Pemerintah berkewajiban untuk menjaga daya beli mereka akibat pengalihan subsidi BBM tersebut. Sementara itu, Pakar ekonomi dari Universitas Andalas, Elfindri, menilai tepat rencana pemerintah mengalihkan subsidi BBM kepada pembangunan infrastruktur di Indonesia."Artinya infrastruktur bisa dibangun dibiayai dengan perubahan kompensasi," jelas dia.Seharusnya, menurut dia, secara bertahap subsidi BBM perlu segera dikurangi, misalnya dari Rp 60 triliun menjadi Rp 40 triliun pada tahun berikutnya dan kemudian dikurangi lagi menuju titik nol. "Selama ini subsidi BBM dalam realisasinya tidak tepat sasaran. Dan dibakar di jalan begitu saja. Tak ada manfaat positif buat rakyat. Penikmat BBM bersubsidi 70 persennya adalah masyarakat kategori mampu secara ekonomi," ungkapnya.Lebih lanjut persoalan muncul ketika subsidi terhadap harga tersebut memicu disparitas harga BBM bersubsidi dengan BBM nonsubsidi yang cukup melebar.Seperti diketahui, anggaran seluruh subsidi dalam APBN 2015 sebesar Rp 433 triliun. Khusus untuk subsidi energi menghabiskan Rp 344,7 triliun yang terdiri dari subsidi BBM Rp 276 triliun dan subsidi listrik Rp 68,68 triliun.