Soal nasib JSS, Jusuf Kalla sebut maritim itu bukan jembatan

Setelah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Adrinof A Chaniago, kini giliran Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara soal nasib megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS).

Meski tidak secara tegas menyatakan penghentian proyek JSS, wapres mengirimkan sinyal penolakan. Jusuf Kalla beralasan, visi misi pemerintahan membangun kedaulatan dan mengedepankan sektor kelautan.

"Yang dimaksud maritim itu bukan jembatan," tegas Jusuf Kalla di Istana Wapres, Rabu (5/11).

Jusuf Kalla menjelaskan, langkah konkret untuk mewujudkan visi kemaritiman adalah pembenahan sektor kelautan agar distribusi antar pulau lancar. Prioritas pemerintahan Jokowi-JK, kata dia, proyek tol laut.

"Tentu prinsipnya kan dilaksanakan tol laut, kelancaran sistem perkapalan," singkatnya.

Sebelumnya, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla disebut-sebut tak tertarik melanjutkan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) senilai Rp 225 triliun. Proyek yang diprakarsai PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) dinilai tak senapas dengan visi misi pemerintahan Jokowi-JK yang ingin memajukan sektor kemaritiman dengan fokus pembangunan tol laut atau pelabuhan-pelabuhan di pelosok Indonesia.

"Dari awal kan ini sudah kontroversial. Kemudian itu tidak sesuai dengan visi maritimnya presiden," kata Sofyan di Indonesia Infrastructure Week.

PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) selaku pemrakarsa pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) menyatakan akan mematuhi apapun yang diputuskan pemerintah tentang kelanjutan proyek infrastruktur raksasa ini.

Menurut Direktur Utama PT GBLS Agung Prabowo, pihaknya konsisten dengan surat disampaikan kepada pemerintah tanggal 24 Juli 2012. "Intinya kami tunduk dan loyal pada apapun putusan yang legal dan sah dari pemerintah, termasuk pemerintah sekarang," tegasnya kepada pimpinan media di Jakarta, Selasa (4/11) malam.