Jembatan Selat Sunda

Sejak pembatalan pada tahun 2014, wacana pembangunan Jembatan Selat Sunda tidak lagi menjadi prioritas pemerintah.

Menteri Koordinator Perekonomian periode 2009-2014, Hatta Rajasa mengapresiasi, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang diinisiasi pemerintah. Di sisi lain, ia juga mendorong pemerintah kembali menseriuskan program pembangunan Jembatan Selat Sunda.

Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) beberapa waktu lalu kembali mengangkat wacana pembangunan proyek Jembatan Selat Sunda yang sempat masuk ke dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Artha Graha alihkan investasi ke Pandeglang.

"Kami patuh dan loyal terhadap apapun keputusan resmi, legal, dan sah dibuat pemerintah pusat dan daerah."

Sebelumnya, PT GBLS berkomitmen bakal mematuhi keputusan pemerintah.

Sebab, sebagai gantinya, pemerintah mendapatkan informasi mengenai kondisi di sekitar selat sunda.

Andrinof: Kita tidak lihat kontroversi. Kita lihat prioritas misi-visi.

Bappenas: Dengan JSS dibangun maka harga rumah di situ akan naik berlipat-lipat.

"Enggak besar (pendanaan). Apalagi dibanding jembatan selat sunda, seupil itu," kata Andrinof.

Meski sudah mengeluarkan dana sekitar Rp 75 miliar, GBLS pasrah dan mengikuti keputusan pemerintah.

"Kan Menteri Bappenas sudah ngomong. Kalau kabinet kan suaranya satu," ujar Jonan.

Jusuf Kalla kirim sinyal penghentian megaproyek Jembatan Selat Sunda.

Pemerintah sudah menutup rapat-rapat peluang pengerjaan megaproyek ini.

Studi awal sudah memakan banyak dana. PT GBLS menunggu sikap resmi pemerintah.

Jokowi: Negara yang wilayahnya lebih didominasi laut, akan memaksimalkan jalur air sebagai jalur distribusi.

Pembangunannya tergantung pada keinginan politik kepala negara.

Alasannya, tidak seirama dengan konsep pembangunan maritim yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II memberi sinyal lebih mendukung kehadiran tol laut dibanding JSS.

Pemerintah khawatir kehadiran JSS membuat migrasi massal penduduk Sumatera menuju Jawa.