Selain harga BBM, Jokowi juga dihadang masalah upah buruh

Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla diprediksi tidak akan berjalan mulus dan banyak masalah yang akan menghadang. Salah satunya adalah kenaikan upah buruh. Pada 2015 mendatang, buruh kembali menuntut kenaikan gaji 30 persen.Pengamat Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, mengatakan realisasi kenaikan upah buruh 30 persen tak akan menjadi masalah asalkan kebijakan Jokowi-JK bisa mengurangi biaya ekonomi tinggi."Ini berkaitan kalau dunia usaha mempunyai efisien dan pemerintah bisa mengurangi high cost economy dengan sendiri proporsi ke tenaga kerja untuk gaji ada ruang," ucap Enny ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Selasa (21/10).Enny mengakui, saat ini dunia usaha masih terkendala tingginya biaya ekonomi. Jika buruh tetap memaksa kenaikan dan Jokowi tidak bisa menurunkan biaya ekonomi maka investor dipastikan akan kabur."Dunia usaha kita masih menghadapi high cost economy tinggi dan mereka akan kabur jika dipaksa kenaikan upah. Buruh itu harus di edukasi bukan di provokasi," tambahnya.Enny menyebut berbagai cara yang harus dilakukan Jokowi untuk menurunkan biaya ekonomi. Pertama adalah dari sisi moneter harus berkoordinasi untuk menurunkan suku bunga perbankan. Jika suku bunga turun maka sektor riil akan bergerak."Tentu saja infrastruktur PR paling besar. Membenahi biaya logistik. Saya kira dengan ide tol lau akan membantu efisienkan ini. Kemudian reformasi birokrasi dan menghentikan tumpang tindih kebijakan antar daerah," tutupnya.