Menteri ESDM harus profesional berpartai

Anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha menyarankan pemerintahan Jokowi-JK, merekrut Menteri ESDM dari kalangan profesional yang menjadi anggota partai. Jika jabatan menteri ESDM dijabat oleh profesional yang tidak berpartai, maka bisa berbahaya untuk negara.Kalangan profesional tanpa partai akan sulit untuk diawasi kinerjanya. Ada kemungkinan, bisa pergi melobi ke semua partai yang bisa menimbulkan pemborosan."Posisi menteri tidak boleh ada dikotomi profesional dan non profesional. Begitu jadi menteri dia posisinya politik. Profesional tapi di partai bagus daripada profesional tidak berpartai. Warnanya jelas, hukumannya jelas," kata Satya ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9).Jabatan menteri ESDM selanjutnya juga harus dipimpin oleh orang yang benar benar mengerti energi. Orang tersebut kemudian bisa dimasukkan ke partai dan diberi bendera partai agar bisa diketahui arah jalannya. "Dia tidak punya partai karu-karuan, gimana mengawasi. Lebih berbahaya," tegasnya.Satya menegaskan, pimpinan ESDM tidak cukup hanya dengan latar belakang yang mumpuni. Namun harus tetap diberi bendera partai. "Misalnya Pak Milton Pakpahan jelas warnanya Demokrat dan ini bisa ditelusuri. Jadi jangan ada dikotomi partai dan tidak partai akan mendukung tugasnya," katanya.