Alasan tim transisi Jokowi ngotot percepat bahas RAPBNP 2015

Usai pertemuan antara tim transisi dengan Menko Perekonomian, Chairul Tanjung; Menko Kesra, Agung Laksono; dan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, Ketua Tim Transisi Rini Mariani Soemarno mengatakan, pembahasan Rancangan Anggaran dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015 dimungkinkan dipercepat.

"Dimungkinkan (pembahasan) RAPBNP bisa dilaksanakan sebelum 2015. Sehingga bisa langsung dilaksanakan pada awal tahun 2015 (implementasi APBNP 2015)," kata Rini di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/9).

Percepatan pembahasan RAPBN Perubahan karena banyak program Jokowi-JK belum bisa diakomodir melalui RAPBN 2015. Karena itu kedua belah pihak sepakat mempercepat pembahasan RAPBN Perubahan.

Terkait RAPBN 2015, Rini menyebut ruang fiskal yang disediakan hanya Rp 180 triliun. Ini akan dimanfaatkan untuk program-program Jokowi-JK yang tergabung dalam Nawacita. "Ruang fiskal, Rp 180 triliun yang bisa kami manfaatkan untuk nawacita Jokowi. Banyak hal yang masih harus kita detilkan," ucap Rini.

Dari Menko Kesra, Agung Laksono, Rini mengaku tim transisi mendapatkan data kemiskinan yang sudah diperbaharui, data ini yang nantinya akan menjadi prioritas untuk dikalkulasi ulang dan disinergikan dengan ruang fiskal sebesar Rp 180 triliun dalam RAPBN 2015. "Dari Pak Agung Laksono kami mendapat data-data mengenai kemiskinan yang sudah di update, tentu kami akan kami kalkulasi kembali apa Rp 180 triliun ini cukup," tutur Rini.

Terkait program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Rini mengatakan bahwa filosofi dari program tersebut sama dengan yang tercantum dalam program Jokowi-JK, oleh sebab itu beberapa proyek dalam MP3EI yang sesuai dengan program Jokowi-JK bisa dilanjutkan.

"MP3EI filosofinya sama, dimana masyarakat Indonesia bisa merasakan pembangunan yang merata. Yang kami komunikasikan kalau yang kurang pas tentu kami akan kurangi," tutur Rini.