Bappenas sebut masuk tidaknya program Jokowi tergantung DPR

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, memastikan program pemerintahan Jokowi-JK, bisa diakomodir oleh pihaknya. Tetapi syaratnya, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)."Nanti tergantung pada permintaan anggota DPR di rapat panja. Bagaimana permintaannya," ujar Menteri Negara Perencanaan Nasional, Arminda Alisjahbana di DPR, Jakarta, Senin (1/9).Dia mengatakan pihaknya hanya bertugas menyiapkan persandingan program jika ada program prioritas presiden terpilih ingin dimasukan. "Kita sudah siap persandingannya. Misalnya kartu indonesia sehat, kartu indonesia pintar dan dana desa."Arminda menegaskan, misalnya untuk program Indonesia Pintar yang dicetuskan Jokowi, persandinganya adalah pada program bantuan siswa miskin (BSM) yang sudah dilaksanakan pemerintah SBY. "BSM, BOS, ini-ini (program pendidikan), kalau diterjemahkan pada Indonesia pintar bagaimana, saya yakin itu tidak berdiri sendiri, itu satu sistem keseluruhan," katanya.Hal yang samapun terjadi pada program Indonesia sehat dan dana desa. Untuk Dana desa, pemerintah akan menyatukannya pada program PMPN, alokasi infrastruktur dasar sepeti irigasi."Ada yang begitu dipetakan kelompoknya sudah ada. Yang penting, misalnya bantuan siswa miskin, bantuan uang untuk mencover bantuan siswa miskin itu pakai kartu, ini analognya itu kartu indonesia pintar," ungkapnya.Namun, Armida tidak memaparkan berapa program yang bisa disandingkan dengan program pemerintahan anyar. Pastinya, akan ada penambahan pengurangan."Kita sudah petakan, kalau tidak dipetakan berabe. Pemerintahan baru punya program sendiri, bisa ada yang terakomodir, yang mana di APBN itu tergantung di DPR," katanya.Pada Oktober nanti, Pemerintah Jokowi-JK, bakal dilantik. Paling tidak dalam janjinya Jokowi ada program Indonesia Pintar dan Sehat serta alokasi dana desa sebesar Rp 1,4 miliar per desa. Tetapi, program tersebut syaratnya harus masuk dalam pembahasan RAPBN 2015, yang saat ini berada di DPR.