Genjot pendapatan, Jokowi diminta tak hanya andalkan pajak

Presiden terpilih Joko Widodo mengaku keberatan dengan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2015 lantaran subsidi energi masih tinggi, sementara, ruang fiskal pemerintah relatif ketat.Dalam nota keuangan RAPBN 2015 disebutkan bahwa subsidi energi sebesar Rp 363,5 triliun terbagi menjadi dua. Pertama, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Nabati (BBN), elpiji 3 kilogram, dan bahan bakar gas untuk kendaraan (LGV) sebesar Rp 291,111 triliun. Kemudian, subsidi listrik sebesar Rp 72.422,7 miliar.Lalu, subsidi non energi Rp 69,9 triliun, meliputi, subsidi pangan sebesar Rp18,939 triliun, subsidi pupuk sebesar Rp 35,703 triliun. Subsidi benih sebesar Rp 939,4 miliar, subsidi PSO sebesar Rp 3,261 triliun, subsidi bunga kredit program sebesar Rp 2,484 triliun, dan subsidi pajak sebesar Rp 8,650 triliun.Jokowi mengaku ketatnya fiskal membuat pemerintahan kelak harus melakukan berbagai langkah agar fiskal semakin lebar, terutama terkait subsidi BBM.Terkait ruang fiskal ketat, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ecky Awal Mucharam menilai, pemerintahan baru mendatang bisa memaksimalkan pendapatan negara dari berbagai sumber selain pajak."Penerimaan ini masih memprimadonakan pajak, dia (pemerintahan baru) tinggal berani/tidak menggenjot penerimaan dari pertambangan yang liftingnya bisa/nggak nanti pemerintahan baru sesuai dengan target lifting minyak gas, kemudian porsi barang tambang, royalti batubara, pajak, kemudian mineral," kata Ecky di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/8).Ecky menegaskan bahwa menggenjot pendapatan, dalam arti memaksimalkan potensi yang sudah ada, bukan menaikkan nilainya. Hal ini terkait dengan tingginya angka kebocoran potensi pendapatan negara dari berbagai lini tersebut."Itu bukan volumenya diperbesar ya tapi penerimaannya dimaksimalkan tarifnya, jangan sampai ada kebocoran. Harus berkesinambungan. Pendapatan dari sektor perikanan, baik pajaknya maupun PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)," ucap Ecky.Di sisi lain, pemerintahan baru juga perlu mengaji ulang dari sisi pengeluaran. Ecky menilai, pemerintahan baru perlu berfokus pada pos-pos pengeluaran yang memiliki efek berkesinambungan, seperti ke sektor infrastruktur."Tapi yang lebih penting adalah memanage pengeluaran, yang sesuai visi misi dan mendorong multiplier efek terhadap pembangunan, GDP (Growth Domestic Product)," tutup Ecky.