Kartu sehat ala Jokowi diterapkan nasional, negara bisa bangkrut

Program kartu pintar dan kartu sehat ala yang diandalkan presiden terpilih Joko Widodo saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, bisa berpotensi membuat negara bangkrut jika diterapkan secara nasional.

Ini telah terjadi di Eropa, Amerika dan Jepang. Kartu sehat dan kartu pintar sangat membebankan anggaran negara jika tidak dikelola dengan benar.

Ekonom Raden Pardede mengatakan, banyak negara gagal dalam mengelola kartu sehat. Awalnya memang hanya membutuhkan biaya murah, namun 25 tahun mendatang akan membuat negara bangkrut.

"Memang murah di awal, di ujungnya mahal. Kita tidak mau lagi mengikuti kebangkrutan negara maju karena beban berat untuk APBN mereka. Ini terlihat ketika kita tidak mengelola dengan benar 25 tahun kita bangkrut," ucap Raden Pardede di Jakarta, Selasa (12/8).

Dia melihat, indikasi kebangkrutan negara karena program ini sudah diprediksi. Dalam kurun waktu 25 tahun ke depan, makin banyak masyarakat yang tidak bekerja dan hanya mengandalkan program ini.

"Ini yang dialami Amerika dan Eropa serta Jepang. Kita menua tidak bekerja jadi tanggungan pemerintah banyak," tegasnya.

Namun, jika program ini bisa dikelola dengan baik maka akan menguntungkan banyak pihak. "Kalau bisa mengelola dengan baik makan boleh dilanjutkan kartu pintar, kartu sehat. Harus ada perbaikan sistem dan perbaikan supply change," tutupnya.