Tak pangkas subsidi BBM, modal pemerintahan baru terbatas

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mewariskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 dengan ruang fiskal terbatas. Presiden Terpilih 2014-2019 bakal leluasa bermanuver soal kebijakan ketika berani memangkas subsidi Bahan Bakar Minyak.

Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di sela-sela Rapat Kerja Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Bank Indonesia di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (12/8).

Pada intinya RAPBN 2015 adalah baseline, dengan pos dianggarkan mencakup belanja barang dan modal standar, ditambah transfer ke daerah, pembayaran bunga utang luar negeri, serta subsidi energi.

"RAPBN 2015 ini masih akan ada ruang kosong, silakan akan dipakai pemerintahan baru. Kalau mau diperlebar, kuncinya subsidi energi harus dikurangi supaya pada akhirnya ruang fiskal akan jadi lebih besar," ujarnya.

Dari catatan Kemenkeu belanja kementerian/lembaga, mencakup pula gaji PNS, dianggarkan untuk tahun depan Rp 610 triliun. Jumlah ini agak susah diutak-atik lantaran termasuk pengeluaran rutin pemerintah.

Oleh sebab itu, lebih mudah memangkas belanja subsidi BBM dan listrik 2015, kemungkinan akan sebesar tahun ini yang lebih dari Rp 300 triliun. Bulan lalu, DPR menyetujui asumsi dasar energi untuk RAPBN 2015 dengan volume premium dan solar disubsidi mencapai 48,6 juta kiloliter.

Kendati demikian, Bambang melihat masih ada potensi perubahan seandainya DPR tiba-tiba meminta ruang fiskal pemerintahan baru ditambah. Alias pemerintahan SBY diminta menaikkan harga jual jelang akhir masa bakti.

"Kita lihat, RAPBN kan harus disampaikan 15 Agustus, sementara kita lihat dinamika antara 15 sampai akhir September," ucapnya.

Ditemui terpisah, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana agak pesimis bisa muncul sikap dramatis dari DPR di detik-detik terakhir. Legislatif, menurutnya, akan sepakat bahwa opsi pemangkasan subsidi diserahkan pada presiden terpilih saja.

"Saya rasa tidak di pemerintahan ini, tapi disolusikan untuk pemerintahan yang akan datang. Kita akan sampaikan sebagai memori di akhir jabatan," kata Armida.