ESDM: Masih impor, wajar Pertamina naikkan harga LPG 12 Kg

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswo Utomo, menilai rencana PT Pertamina yang akan menaikkan harga LPG 12 kilogram adalah keharusan. Perusahaan pelat merah ini, mengalami kerugian dalam menjual LPG 12 Kg. Pemerintah juga tidak memberi subsidi atas penjualannya.

Biaya produksi gas, kata Susilo sangat mahal. Kebutuhan Indonesia akan gas per tahunnya mencapai 4,3 juta ton. Sedangkan produksi gas dalam negeri hanya 1,3 juta ton. Sehingga, Indonesia harus mengimpor gas yang menambah biaya. "Kenaikan LPG Pertamina mengajukan, tapi memang impor gas kita tiap tahun mencapai 3,1 - 3,2 juta ton," ucap Susilo di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (8/8).

Impor gas paling tidak, Pertamina menggelontorkan dana USD 3 miliar per tahun, untuk setiap, 1 ton gas impor dana yang digelontorkan USD 1.000. Dengan kondisi tersebut, kata Susilo, ESDM tidak mempermasalahkan Pertamina menaikkan harga gas.

Tetapi, tetap tidak boleh menyusahkan dan di luar daya beli masyarakat. "Kalau begitu kita akan angkat masalah ini ke Menko. Pertamina kasihan jugalah dia rugi. Rencana kenaikan ini Juli, tapi nanti kita sampaikan dulu ke Menko."

Susilo meminta masyarakat mengerti kondisi Pertamina yang juga tidak boleh rugi. Untuk masyarakat yang keberatan pemerintah telah menyediakan LPG 3 kilogram, yang telah disubsidi dan dijual dengan harga murah.

"Memang kenaikan ini sensitif Pertamina dalam melaksanakan kegiatan distribusi LPG harus mempertimbangkan daya beli masyarakat. Seharusnya LPG 12 Kg sudah ngikuti harga pasar. Kalau mau Pertamina juga lakukan secara pelan pelan itu memang masih rugi Pertamina," katanya.