DPR ramai-ramai kritik realisasi APBN 2013

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat ramai-ramai mengkritik realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013. Anggota legislatif menyoroti kinerja keuangan pemerintah yang diberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Berkaca pada hasil lembaga audit tertinggi negara, Fraksi PDI-P menilai pemerintah tidak serius mengelola Sisa Anggaran Lebih (SAL). Dana itu menumpuk setiap tahun, dan tidak jelas arah pemanfaatannya.

"Ini adalah ketidakefisienan belanja pemerintah yang meliputi kelemahan dalam pelaporan SAL," kata anggota Fraksi PDIP Mullady dalam sidang di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (3/7).

Dalam kesempatan terpisah, Fraksi PAN turut menilai APBN 2013 banyak menyisakan masalah. Juru bicara Fraksi Taufan Tiro meminta pemerintah menyelesaikan laporan keuangan beberapa isu yang disoroti BPK.

"Misalnya penyelesaian piutang bukan pajak, penjualan migas, aset kredit eks-BPPN, dan saldo sisa pembayaran pensiun," ungkapnya.

Fraksi Gerindra melalui juru bicara Fary Djemi Francis menilai realisasi belanja 2013 tidak efisien. Alasannya duit pemerintah habis banyak menjelang dua bulan waktu tutup anggaran.

"Ini sangat janggal dan harus diteliti lebih lanjut," kata Fary.

Ditemui selepas rapat paripurna, Menteri Keuangan Chatib Basri menerima sebagian besar masukan dan kritik Rapat Paripurna DPR.

Akan tetapi, untuk isu pembelanjaan anggaran yang besar saban akhir tahun, Chatib melihatnya sebagai fenomena yang wajar. Itu lebih dikarenakan teknis skema lelang dan pencairan dana proyek.

"Proyek pemerintah dibayar belakangan, jadi pemenang tender dapat dulu, tengah semester dibayar 30-40 persen, itu sebabnya disbursment lompat di triwulan III dan IV," kata menkeu.