Tantangan berat bakal dihadapi presiden pengganti SBY

Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil menegaskan pemerintah mendatang menghadapi berbagai tantangan untuk mengurus Indonesia. Diantaranya,   anggaran, terutama defisit anggaran karena beban subsidi yang besar. "Apalagi sangat dikawatirkan jika minyak dunia naik, maka anggaran subsidi kita jauh akan naik," ujarnya di Jakarta, Jumat (20/6).

Pemerintah akan datang harus sigap dalam menganggarkan subsidi  BBM. Pemerintah saat ini, tidak akan menaikkan harga BBM. "Ini tantangan ke depan, bagaimana mengalokasikan anggaran secara lebih baik sehingga ersoalan terstruktur dengan baik," jelasnya.

Tantangan bagi pemerintahan yang akan datang adalah bagaimana mengalokasikan dana subsidi BBM tepat sasaran dan subsidi BBM harus diberikan pada orang yang membutuhkan. "Subsidi mencapai Rp 50 triliun itu enggak apa-apa tapi tepat, bagaimana mengalokasikan subsidi yang tepat," jelasnya.

Selain subsidi yang bengkak, urusan pajak menjadi tantangan pemerintahan selanjutnya. Sebab, hingga saat ini pendapatan dari sektor pajak masih relatif cukup rendah dibandingkan dengan potensi yang tinggi.

"Banyak potensi pajak yang harus kita gali. Jadi butuh pemerintah yang efektif. Pemerintahan efektif itu dilihat dari bagaimana kemampuan presiden dan menteri mengeksekusi. Kabinet akan datang harus diisi oleh kabinet yang memiliki kapasitas."

Bukan hanya defisit dan pajak, pemerintahan pengganti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dihadapkan pada masalah biaya logistik yang masih dianggap mahal. Rencana pemerintahan SBY membangun tol tidak berjalan mulus. "Masak biaya logistik ke Amsterdam lebih murah daripada ke Papua."

Saat ini, pembangunan yang berjalan tidak sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang karena kendala infrastruktur dan kreativitas. "Salah satu masalah yang mengganggu adalah masalah subsidi. Selain itu, pendidikan," ujarnya.

Di bidang pendidikan, dia mencontohkan dari sisi SDM penerbangan. Banyak awak kabin berasal dari Filipina karena SDM di Indonesia tidak memadai. "Filipina airlnes itu banyak yang kerja di sini karena pendidikan kita tidak menyiapkan orang-orang yang  kompeten. Maka pendidikan penting."

Dia beranggapan banyak pihak yang mempersoalkan pendidikan karena peran presiden dalam pendidikan tidak terlalu inprensif. "Di sini dibutuhkan presiden yang mampu membentuk tim yang kompeten," ujarnya.