Pimpinan KPK sambangi Kemenkeu bahas dana bansos

Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Bambang Widjojanto dan Busyro Muqodas, menyambangi Kementerian Keuangan, di Jakarta, Selasa (22/4). Keduanya tiba di kantor bendahara negara pukul 15.40 WIB.Dari pantauan merdeka.com, Busyro mengenakan baju biru, sedangkan Bambang tampil lebih santai dengan mengenakan sepatu sandal.Kedatangan keduanya bukan terkait kasus pajak PT Bank Central Asia ( BCA ) Tbk yang menyeret mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo, yang diumumkan kemarin. Sebaliknya, ini adalah rapat bersama tentang penyaluran bantuan sosial (bansos)."Oh ini bahas soal (dana) bansos," kata Bambang singkat sebelum naik ke ruang rapat.KPK bulan lalu menengarai dana bansos rentan penyelewengan karena jumlahnya melonjak saban tahun pemilu, dan jatuh ke kementerian yang tak terkait kepentingan sosial.KPK menyurati presiden, dan meminta lembaga penerima bansos dipusatkan ke Kementerian Sosial saja.Untuk rapat hari ini, temanya dibatasi soal bansos. Tapi Bambang menjelaskan, bahwa pertemuan lanjutan dengan Menteri Keuangan Chatib Basri bakal dilakukan besok di Gedung KPK , Rabu (23/4)."Ini soal bansos dan besok soal pajak di sektor minerba," ujarnya.Tak lama setelah dua pimpinan KPK datang, turut hadir Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo, serta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi .Mengikuti saran KPK , Kementerian Keuangan awal bulan ini mengirimkan surat pemberitahuan kepada kementerian/lembaga penerima dana bantuan sosial. Intinya, pencairan bansos non-budgeter dengan target penerima tak jelas harus dipastikan prosesnya agar sesuai ketentuan administratif maupun hukum."Kita khawatir yang (bansos) ad-hoc, kita ingatkan itu supaya governance-nya harus benar. Jadi penilaian mereka dalam mengeluarkan dana itu harus diperhatikan semua prosesnya, karena itu rawan," kata Menteri Keuangan Chatib Basri beberapa waktu lalu.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun lalu turut mengumumkan beberapa pos bansos yang rawan penyimpangan. Besarannya 14 persen dari total anggaran 2013 sebesar Sementara, KPK melontarkan wacana soal bansos setelah meneliti adanya lonjakan anggaran di APBN 2014, dari awalnya Rp 55,86 triliun menjadi Rp 91,8 triliun.Para pegiat mencurigai bansos dipakai untuk kepentingan politik. Soalnya pada tahun pemilu ini dana bansos senilai Rp 25,6 triliun mengalir ke 10 kementerian, dengan pemimpinnya berlatar partai politik.