Ratu Atut terseret kasus korupsi, Hatta yakin JSS jalan terus

Megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) belum jelas nasibnya lantaran proses uji kelaikan belum ditentukan bakal dijalankan oleh pihak mana. Kondisi makin ruwet, karena Gubernur Provinsi Banten Ratu Atut Chosiyah sedang tersandung masalah, lantaran keluarganya tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap pilkada. Disinyalir, wanita berpengaruh itu terlibat dalam kasus tersebut.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa tidak khawatir proyek JSS yang lama mandeg ini terganggu karena nama Atut terseret kasus korupsi. Dia mengatakan proses pembebasan lahan sudah selesai, dan uji kelaikan jembatan dapat segera digelar.

"Enggak ada hubungannya (kasus Atut). JSS harus tetap jalan, hanya memang molor waktunya, kita akan tetap agendakan itu," ujar Hatta di kantornya, Jakarta, Rabu (16/10).

Pemerintah Provinsi Banten menanamkan saham di PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS), yakni konsorsium bentukan Artha Graha yang memprakarsai pembangunan JSS. Kelompok ini awalnya sudah menyepakati akan menjalankan FS sendiri, dengan biaya mendekati Rp 200 triliun. Pembebasan lahan di masing-masing provinsi juga telah dilakukan.

Keputusan terakhir dari rapat menko perekonomian, modal gabungan pemprov Banten, Lampung, dan perusahaan milik Tommy Winata itu harus menggandeng BUMN.

Hatta menyebut, keputusan dalam PT GBLS tak akan dipengaruhi gubernur. Sehingga proses uji kelaikan JSS seharusnya mulus. "Banten itu provinsi, sistemnya tentu berbeda," cetusnya.

Mantan menteri perhubungan ini sekaligus memastikan JSS agak mustahil mulai dibangun (groundbreaking) pada 2014. Dia yakin uji kelaikan bisa segera jalan, tapi realisasi pembangunan kemungkinan molor lebih lama.

"Keputusan terakhir FS kita lancarkan kita jalankan, tapi nanti grounbreaking saya terlalu gegabah kalau bilang 2014," kata Hatta.