DPR ancam reshuffle Gita gara-gara bawang

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ramai-ramai mempertanyakan kenaikan harga beberapa komoditas hortikultura sebulan terakhir kepada Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Meski harga telah turun, mereka menuding pemerintah tidak menyelesaikan masalah inti lonjakan harga jual, yaitu adanya indikasi kartel.

Bahkan anggota Komisi VI Refrizal dari Fraksi Keadilan Sejahtera melontarkan ancaman mengusulkan Gita diganti bila nanti presiden berencana merotasi kabinet.

"Kalau ada reshuffle, Menteri Perdagangan yang pertama kali saya minta untuk di-reshuffle," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat di Senayan, Jakarta, Rabu (3/4).

Dia melihat data pada 2012, konsumsi bawang putih nasional 400.000 ton, tapi pemenuhan masih bisa surplus 28.000 ton baik lewat impor maupun produksi dalam negeri. Apalagi ada kontainer tertahan di Tanjung Perak lebih dari 12.000 ton yang semakin memperkuat indikasi kartel.

Karena itu, dia menganggap ada keganjilan mengapa tahun ini bisa pasokan minim sehingga harga melonjak. "Kenapa seharusnya enggak naik, kenapa bisa naik (harga bawang). Kita dipermainkan oleh pedagang-pedagang besar, seharusnya terdata, gampang itu dicokoknya enggak sulit, ini yang harus kita seriusi, malu kita," tandasnya.

Anggota Komisi VI dari Fraksi PKB Abdul Kadir Karding menyatakan panjangnya proses perizinan impor komoditas hortikultura rawan kongkalikong. Dia pun menuding ada permainan importir dalam kenaikan harga bawang putih bulan lalu.

"Harus ada sanksi untuk permainan, apalagi jika ada oknum di internal perdagangan, jangan sampai perdagangan dan impor kita menjadi hukum rimba," kata Karding.

Emil Abeng dari Fraksi Golkar mengatakan dia mengenal beberapa importir yang menguasai perdagangan bawang. Seharusnya Mendag tidak menutup mata terhadap fakta itu.

"Saya tahu kok 130 importir bawang, pemiliknya hanya 5 orang, satu orang punya 10 perusahaan importir. Jadi saya ingin tanya kepada Mendag sebenarnya berapa sih importir yang asli, jangan yang palsu-palsu, jangan yang fiktif-fiktif dibiarkan," tegasnya.

Sampai sekarang rapat masih berlangsung antara Mendag dengan Komisi VI. Agenda yang seharusnya dibahas pada Rapat Dengar Pendapat ini adalah usulan nama pengurus Badan Perlindungan Konsumen Nasional, lonjakan harga bawang, dan persiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.