BPK klaim monitoring keuangan negara makin kuat

SNSI disebut-sebut sebagai solusi mengatasi permasalahan rendahnya pemantauan keuangan negara karena faktor geografis.

Oleh Bimo Pratomo - Reporter

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengklaim, pusat data elektronik BPK RI (E-BPK) dengan auditee (E-Auditee) dapat memperkuat pengawasan dan menekan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Sinergi data ini di sebut Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI).

Kepala BPK Hadi Purnomo mengatakan, sinergi data ini sebagai jawaban sekaligus solusi permasalahan pengawasan pengelolaan keuangan Indonesia yang terbentur kondisi geografis.

"APBN pasti ada anggaran IT baik di kabupaten, kota, atau K/L. Tapi ini kenapa masih berdiri sendiri, maka harus digabungkan," ujarnya di Jakarta, Kamis (28/3).

Melalui pusat data tersebut, BPK dapat melakukan perekaman, pengolahan, pemanfaatan, dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK hanya turun ke lapangan jika dalam kondisi tertentu.

"Jika pada data ditemukan ketidakcocokan maka anggota BPK akan segera turun kelapangan untuk memeriksa," tuturnya.

Cara ini, lanjutnya, membuat monitoring keuangan negara akan semakin kuat dan efisien serta efektif. Sinergi ini juga mendukung optimalisasi penerimaan negara, efisiensi dan efektivitas pengeluaran negara.

"Sehingga realisasi membuat optimalisasi, transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan diharapkan dapat digunakan sebesar-besarnnya bagi kemakmuran rakyat," jelasnya.