Anggota DPR Semprot Menteri PU: Fokus Kerja, Jangan Bikin Heboh

Anggota Komisi V DPR Syafiuddin Asmoro meminta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memusatkan perhatian pada pelaksanaan program kementerian dan tidak lagi terseret berbagai polemik yang menjadi perhatian publik. Menurutnya, sejumlah kontroversi yang muncul belakangan justru lebih menonjol dibandingkan kinerja Kementerian PU.

Syafiuddin menyoroti sejumlah isu yang mencuat, mulai dari pencopotan dua direktur jenderal yang dikaitkan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), polemik dokumen perjalanan dinas ke Amerika Serikat yang sempat menyeret nama anggota keluarga sebelum akhirnya dibatalkan, hingga mutasi besar-besaran pejabat di lingkungan Kementerian PU yang memunculkan beragam spekulasi.

"Ke depan kami berharap Pak Menteri lebih fokus bekerja dan tidak lagi membuat kehebohan yang dapat mengganggu konsentrasi kementerian dalam menjalankan tugasnya," kata Syafiuddin dalam keterangannya, Kamis (16/7/2026).

Dia menilai Kementerian PU memegang peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Karena itu, menurut Syafiuddin, seluruh perhatian dan energi pimpinan kementerian seharusnya difokuskan untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

Ingatkan Jaga Kekompakan

Selain fokus pada pekerjaan, Syafiuddin juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan dan kerukunan di lingkungan internal Kementerian PU.

"Seorang pemimpin harus mampu menjaga soliditas organisasi. Jika tidak bisa menjaga kekompakan internal, maka Kementerian PU akan sulit bekerja secara maksimal dalam menjalankan program-program pembangunan," ujarnya.

Syafiuddin menambahkan, seorang menteri bukan hanya dituntut mampu mengambil keputusan, tetapi juga harus menjadi figur yang mampu membangun semangat, memberikan motivasi, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi seluruh bawahannya.

"Pemimpin harus menjadi sumber semangat bagi anak buahnya. Mereka harus merasa didukung dan diajak bekerja bersama untuk mencapai target pembangunan, bukan justru dihadapkan pada situasi yang menimbulkan kegaduhan di internal organisasi," tegasnya.

Komisi V DPR, lanjut Syafiuddin, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program Kementerian PU agar pembangunan infrastruktur berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kami berharap ke depan tidak ada lagi kehebohan maupun ketidakharmonisan di internal Kementerian PU. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kinerja nyata, percepatan pembangunan, dan pelayanan publik yang semakin baik," pungkas Syafiuddin.