Pengusaha Sebut Satu Provinsi Revisi UMP 2022, Ikuti Langkah DKI Jakarta
Merdeka.com - Kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta di 2022 berimplikasi kepada berbagai hal. Kebijakan serupa bahkan disebut sudah mulai diikuti oleh pemerintah provinsi (pemprov) lain.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz mengatakan, sudah ada satu provinsi lain yang coba merevisi kebijakan UMP di daerahnya. Namun, dia enggan menyebut spesifik nama provinsi itu.
"Sudah ada satu provinsi yang lain mengikutinya. Silakan Anda cek sendiri, saya enggak menyampaikan di sini, tapi sudah ada. Ini lah yang kami khawatirkan," ujar Adi dalam sesi teleconference, Senin (20/12).
Adi lantas menyentil Gubernur DKI, Anies Baswedan yang gegabah dalam menentukan keputusan itu. Sebab, kebijakan revisi UMP 2022 jelas akan berdampak luas secara nasional, terlebih DKI Jakarta kerap dijadikan tolak ukur suatu kebijakan.
Revisi UMP DKI Jakarta ini ditakutkan bakal menyebabkan aksi PHK massal, sehingga jumlah pengangguran di Indonesia makin bertambah.
"Kan pengangguran formal kita sudah 9,7 juta. Ditambah informal berapa puluh juta," keluh Adi.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dengan demikian rekapitulasi nasional hanya tinggal menyisakan enam provinsi.
Baca SelengkapnyaPrabowo-Gibran menang di 31 provinsi, Anies-Muhaimin menang di dua provinsi yaitu Sumatera Barat dan Aceh.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Gayus mengamini, putusan PTUN tidak bersifat final dan mengikat seperti Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaKPU saat ini masih berfokus dengan merampungkan seluruh rekapitulasi nasional dengan waktu tersisa hingga tanggal 20 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaNamun, Cak Imin mengingatkan proses penjaringan kepala daerah masih panjang.
Baca Selengkapnya